Viral Pesantren di Lereng Semeru Tolak Evakuasi, Ini Klarifikasi Kemenag Lumajang

Merdeka.com - Beredar di media sosial video yang menunjukkan sebuah pesantren di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang menolak saat akan dievakuasi. Dalam video tersebut nampak terlihat tim gabungan sedang berusaha mengevakuasi warga di kawasan tersebut karena terdampak aktivitas vulkanik dan awan panas guguran (APG) dari Gunung Api Semeru.

Menurut tim, warga di kawasan tersebut harus pindah karena masuk zona merah atau sangat berbahaya. Video tersebut diambil pada 4 Desember 2022, nampaknya oleh tim gabungan. Namun terlihat, seorang pemimpin pesantren yang menolak untuk dievakuasi. Pria yang memakai baju gamis dan peci putih itu menolak ajakan evakuasi serta melarang tim untuk mengevakuasi santrinya.

"Ada 15 santri di sini. Ya saya berterima kasih kepada tim,” ujar pria berbaju gamis yang terlihat seperti pemimpin pesantren.

"Bapak ini mengeluarkan pernyataan sikap, bahwa ini urusan beliau termasuk soal keselamatan santri-santrinya. Kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin,” ujar seorang petugas.

"Berarti tidak mau ya? Tidak ada tuntutan apapun ya ?” tutur salah satu petugas lain yang ingin memberi penegasan.

"Iya,” jawab sang pengasuh pesantren.

Maka setelah itu, tim gabungan nampak meninggalkan rumah yang dijadikan pesantren tersebut tanpa melakukan evakuasi paksa.

Tanggapan Kemenag

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lumajang langsung bertindak merespons video tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pronojiwo langsung menyelidiki pria yang disebut sebagai pemimpin pondok pesantren dan menolak proses evakuasi dari ancaman erupsi Gunung Semeru.

Kepala Kemenag Lumajang, Muhammad Muslim mengutip laparan stafnya, Kepala KUA Pronojiwo, Ali Iskandar, membenarkan bahwa pesantren yang menolak dievakuasi itu memang berada di wilayah zona merah Erupsi Gunung Api Semeru.

"Tetapi berdasarkan keterangan berbagai sumber dapat disampaikan bahwa warga sekitar memahami institusi itu bukan pondok pesantren. Melainkan sebagai semacam padepokan, perdukunan dan tempat pengobatan penyakit,” ujar Muhammad Muslim saat dikonfirmasi merdeka.com.

Hubungan pengelola padepokan itu dengan warga sekitar, selama ini memang juga kurang baik. “Dalam keseharian, terutama sebelum erupsi, seringkali terjadi komunikasi disharmoni antara pemilik institusi dengan warga sekitar, tokoh agama, tokoh masyarakat sampai pemerintah desa setempat,” ungkap Muslim.

Alasan penolakan pria tersebut bersama sejumlah pengikutnya untuk dievakuasi karena memang tidak meyakini kebenaran dari peringatan pemerintah.

"Keengganan pemilik institusi untuk dievakuasi petugas karena ia berkeyakinan kondisinya baik-baik saja,” pungkas Muslim.