Wiranto Tak Diundang dalam Munas Hanura

Merdeka.com - Partai Hanura akan menggelar Musyawarah Nasional pada 17-19 Desember di Hotel Sultan. Agendanya selain evaluasi pengurus 2017-2019, bakal ada pemilihan ketua umum dan struktur baru Hanura.

Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani menjelaskan, telah terkonfirmasi 514 DPC dan 34 DPD dan unsur dewan pimpinan pusat akan hadir. Benny menyebut Munas diputuskan dipercepat. Dia menyebut OSO calon kuat untuk memimpin kembali.

"Munas ketiga DPP Hanura mengambil keputusan munas dipercepat yang akan dilaksanakan pembukaannya besok malam dan selesai pada 19 Desember di Hotel Sultan," kata Benny di DPP Hanura, Jakarta, Senin (16/12).

Benny menegaskan, Munas hanya untuk internal partai. Sehingga Presiden Joko Widodo dan menterinya tidak akan diundang. Mereka baru akan diundang saat peringatan HUT Hanura ke 13 yang sekiranya digelar bulan Januari.

"Maka diputuskan Munas bersifat internal dan kami tidak undang pihak luar presiden menteri pimpinan parpol tokoh masyarakat dan kawan-kawan akan dihadirkan pada saat peringatan ultah partai ke 13," ujar Benny.

Wiranto, pendiri dan mantan ketum Hanura tidak diundang dalam Munas besok. Benny berdalih Wiranto bukan lagi orang internal. Dalam SK Kemenkum HAM yang baru merujuk struktur Munas Solo tanpa ada nama Wiranto.

"Pak Wiranto kan tidak ada dalam stuktur DPP sebagaimana SK DPP Hanura yang dikeluarkan oleh Kumham," kata Benny.

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan, Wiranto bukan representasi Hanura di Wantimpres. Dia mengatakan, Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dan akar yang kuat di partai.

"Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini. Sehingga Wiranto is no longer a part of Hanura because his ambition," katanya kepada wartawan, Senin (16/12).

Dia menduga ambisi Wiranto berkuasa sangat besar. Contohnya, saat Wiranto memilih mengorbankan jabatan menteri dua kader Hanura untuk posisi Menkopolhukam.

"Dia mempertontonkan kuatnya syahwat berkuasa tersebut dengan cara menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua orang kader Hanura dengan jabatan Menkopolhukam untuk dirinya sendiri," ujarnya.