Politik

Viral aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang terjun langsung ke kali kotor bersihkan sampah penyebab banjir di Sukabumi.

Mendagri mengatakan banyak pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien.

Pemerintah telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU mentaksir, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 daerah mencapai Rp392,3 miliar.

Pemerintah dan kepolisian diminta bergerak cepat mengusut penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran.

Adi juga memprediksi jika pernyataan Jokowi adalah untuk menunjukan bahwa PSI merupakan partainya.

Bobby menjelaskan, acara pisah sambut di Kantor Wali Kota Medan itu molor, sehingga dirinya memilih untuk kembali ke Kantor Gubernur Sumut.

Rekomendasi usungan PKB untuk pasangan calon (paslon) Naili Tahir-Akhmad Syarifuddin telah turun dari DPP PKB.

Teddy Indra Wijaya telah resmi dipromosikan menjadi Letnan Kolonel dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Mari kita telusuri perjalanan kariernya.

Menurut PSI Ahok abai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai Komut Pertamina.

Politikus PDIP Adian Napitupulu menilai, pemerintah tak perlu khawatir dalam penanganan banjir akan menggiring isu politik.

"Menurut kami, hal yang juga penting adalah revisi undang-undang Partai Politik."

Menurut SBY, Amerika Serikat, negara yang membantu menciptakan PBB sekarang mundur dari sejumlah perjanjian multilateral.

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Delia Wildianti mendorong sistem pemilu menggunakan sistem proposional campuran.

Ahok justru baru muncul bicara tentang korupsi Pertamina usai dirinya mundur. Terlebih lagi, korupsi itu sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung.

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat ke seluruh jajarannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Sejumlah Menteri dan pejabat tinggi mulai berdatangan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada, Selasa (4/2).

Penempatan militer baik anggota TNI maupun Polri aktif dianggap akan merusak sistem ketatanegaraan.

PRIMA menilai Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengeluarkan kebijakan yang berwatak nasionalis, progresif dan kerakyatan.

SBY mengakui ada isu kurangnya kepercayaan publik terhadap Badan Pengelola Investasi Danantara.