Gerindra tunggu permintaan maaf Viktor Laiskodat

Merdeka.com - Wakil ketua umum Gerindra, Ferry Juliantono menyatakan pihaknya menantikan sikap ketua Fraksi NasDem di DPR, Viktor B Laiskodat untuk meminta maaf atas pidatonya yang menyebut Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat mendukung kelompok radikal. Viktor juga menyebut empat partai politik tersebut berkeinginan mendirikan negara khilafah.

"Partai Gerindra tetap tenang kemudian menempuh prosedur hukum dan saya rasa semakin cepat sahabat saya saudara victor L menyampaikan permohonan maaf menurut saya jauh lebih baik," ujar Ferry, Sabtu (5/8).

Dia menuturkan, selama Viktor beritikad baik untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan segera meminta maaf, partai politik asuhan Prabowo Subianto itu membuka pintu untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Kendati demikian, Ferry tidak memungkiri pernyataan Viktor dan beredar luas itu menimbulkan reaksi keras terhadap kader Gerindra ataupun fraksi-fraksi lain yang merasa dirugikan atas pernyataan tersebut.

"Ya kan sebaiknya yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf dan itu tentu akan menjadi pertimbangan, kami merasa saudara Viktor Lais adalah sahabat, partai NasDem adalah sahabat tapi masalah ini karna sudah terlanjur di video viral ya akan menimbulkan reaksi luar biasa. Saya rasa sih beberapa teman-teman akan melaporkan ke MKD. MKD itu bisa berasal dari fraksi tapi juga bisa berasal masyarakat," tukasnya.

Langkah hukum buntut pernyataan Viktor pun benar adanya. Wasekjen PAN bidang Hukum dan HAM Surya Imam Wahyudi melaporkan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat terkait isi pidato yang menyebut Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat mendukung kelompok ekstremis yang ingin mendirikan negara khilafah. Ucapan itu dinilai termasuk penodaan agama.

"Pertama ujaran kebencian yang disampaikan saudara Viktor yang mana bisa mengganggu harmoni persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat dan jadi terjadinya gesekan-gesekan yang juga tidak secara politik tetapi secara sosial dan keagamaan," kata Surya di Bareskrim Mabes Polri Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

"Kedua, pidato itu juga memuat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal penodaan agama," imbuhnya.

"Ketiga mengandung tentang tuduhan-tuduhan yang tendensius yang dibilang fitnah dan pencemaran nama baik kepada partai-partai politik yang sudah disebutkan," kata Surya.

Surya menyampaikan, jika ada kalimat-kalimat yang dilaporkan terkait video pidato Viktor Laiskodat.

"Ada partai-partai politik yang mendukung ekstremisme intoleransi, kemudian pengaitan dengan kejadian silam tahun 65 terkait bunuh membunuh, kalau daripada mereka yang membunuh lebih baik kita yang membunuh juga. Itu juga bagian dari ujaran kebencian yang memicu konflik di masyarakat," kata Surya.

Surya mengaku memiliki bukti rekaman video yang didapatnya dari orang yang hadir di lokasi pidato. Selain itu, dia juga memiliki saksi yang mendengar dan hadir di tempat kejadian.

"Tentunya dalam pembuktian ada saksi di TKP yang mendengar mengalami melihat langsung di tempat kejadian juga ada saksi ahli yang bisa kami hadirkan dan saya kira dua alat bukti dapat lah, dilengkapi," jelas Surya.

Surya mengatakan, jika saksi di tempat kejadian perkara (TKP) diantaranya ada dari Partai Gerindra yang turut hadir. Dari Gerindra sendiri akan mendatangkan saksi di TKP. Sedangkan dari PAN dari saksi ahli.

Surya berharap kepolisian bisa bekerja denga cepat, tepat, profesional dan transparan. Laporan ini juga akan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Bahwa ada konsekuensi politik di DPR tentunya besok kawan-kawan kita di Fraksi PAN akan melaporkan ke MKD. Itu juga akan berlanjut dan tentunya apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem, apakah dari ketua umum atau yang bersangkutan saudara Viktor kita belum tahu lagi," kata Surya.

Surya menyampaikan, jika laporan ini atas nama lembaga. Ia pun menyampaikan, jika belum menghubungi Viktor dalam pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri.

"Belum menghubungi karena sebetulnya, ini kan karena sudah jadi berita publik di medsos di facebook, twitter. Jadi ini sudah berita yang sifatnya skalanya sudah luas dan jadi berita publik dan utamanya kader pan sangat risih," kata Surya.

Dia menegaskan, jika Viktor menyampaikan permohonan maaf, proses hukum harus tetap berjalan. "Ya tidak serta merta karena itu berbeda kan konteksnya sama seperti orang korupsi juga mengganti kerugian tidak menghilangkan unsur pidana," kata Surya.

"Itu silakan yang bersangkutan, kalau sekarang kita bicara proses hukumnya saja. Karena dalam konteks penistaan agama kan permintaan maaf tidak masuk unsur, tapi meringankan juga bisa," jelas Surya. (mdk/noe)