Pengamat: Zaken Kabinet Dilihat dari Kapasitas, Bukan Partai atau Non Partai
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 nama untuk membantunya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 nama untuk membantunya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Mereka akan menempati posisi menteri, wakil menteri dan kepala lembaga nantinya. Timbul pro dan kontra dari banyaknya nama yang dipanggil Prabowo.
Menurut Pengamat Politik dari Al Azhar, Ujang Komaruddin, sosok profesional yang masuk ke kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bisa datang dari mana saja.
Selama ahli di bidangnya, baik dia dari kalangan partai politik (parpol) atau nonparpol, dia adalah sosok profesional.
"Kita lihat saja nanti jumlahnya dan kuantitasnya (sosok profesional). Berapa persentasenya ketika diumumkan atau saat dilantik. Karena, soal zaken dilihat dari kepakarannya yang mendominasi mengisi kursi-kursi kabinet Prabowo-Gibran," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (16/10).
Ujang mengategorikan nama-nama yang dipanggil terdiri atas empat klaster. Klaster pertama dari kalangan parpol. Lalu klaster kedua dari profesional atau ahli atau pakar.
Selanjutnya, klaster ketiga dari loyalis Prabowo. Dan klaster terakhir dari sukses atau relawan.
"Wajar karena sudah berjuang dengan Prabowo lama. Kalau punya kualitas, silakan saja," kata Ujang.
5 Kriteria Ideal
Ujang berharap, Prabowo benar-benar memilih jajaran menterinya atas dasar lima kriteria. Hal ini karena Prabowo selalu mengampanyekan pemerintahan yang tak korupsi tak main APBN atau APBD.
"Maka, kritera pertama yang harus dilakukan adalah mencari sosok yang punya integritas. Sosok yang jujur," kata Ujang.
Menurut dia, jika ingin bicara pemerintahan yang bersih, maka sosok yang harus dicari adalah sosok yang jujur.
"Bisa juga Prabowo meminta mereka meneken pakta integritas untuk tidak korupsi, jadi seandainya korupsi mereka bisa disikat," kata Ujang.
Kriteria kedua, berpijak pada pidato Prabowo yang selalu ingin membangun kabinet zaken atau kabinet kerja, maka harus dicari figur yang betul-betul ahli.
"Betul-betul sosok profesional agar selaras dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo," kata dia.
Leadership
Ujang melihat banyak pakar yang dipanggil ke kediaman Prabowo.Kriteria ketiga, lanjut Ujang, adalah sosok yang loyal. Loyalnya tunggal kepada presiden, bukan kepada ketua umum parpol.
"Biasanya kalau sosok yang dari parpol loyalnya dua, ke ketum iya ke presiden iya. Banyak yang masuk KPK karena loyal ke partai dan jadi ATM partai. Makanya, harus tunggal ke presiden," kata Ujang.
Kriteria keempat, harus punya leadership yang kuat. Alasannya, seorang menteri memimpin birokrasi yang rumit dan berat. "Nah, leadership ini dibutuhkan agar mampu membawa lokomotif perubahan di kementeriannya itu," kata dia.
Dan kriteria kelima, seorang menteri paling tidak harus punya hubungan bagus dengan kalangan atas serta dekat dengan masyarakat. Dekat dengan publik, mampu mengomunikasikan apa pun kinerjanya.
"Harus mau turun ke bawah," ujar Ujang.
