Follow
PKS Sindir Pihak Awalnya Setuju RUU Pemilu, Tapi Batal Karena Survei Jeblok
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menduga ada tangan tidak terlihat (invisible hand) mengubah sikap fraksi-fraksi terhadap Revisi UU Pemilu. Invisible hand ini diduga Presiden Joko Widodo.
Sebab, dijelaskan Mardani, saat pembahasan di panitia kerja sampai draf diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg), seluruh fraksi setuju untuk dilanjutkan.
Namun, semua berubah ketika Presiden Jokowi meminta Pilkada serentak 2024 tetap digelar karena undang-undangnya belum dilaksanakan. Jokowi memberikan isyarat menolak RUU Pemilu setelah bertemu dengan eks juru bicara timses Pilpres 2019.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Bagaimana sistem pemilu di Indonesia berubah dari waktu ke waktu? Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan kandidat-kandidat dari partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri. Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
"Jadi tiba-tiba saja 2-3 pekan terakhir (berubah) sesudah ada pernyataan pak Jokowi," ujar Mardani dalam diskusi daring, Kamis (11/2).
"Ada invisible hand ketika pak Jokowi menyatakan perubahan. Kemudian mengundang juru bicara TKN maka berubah ya," jelasnya.
Mardani menilai, RUU Pemilu bertujuan baik. Salah satunya menyederhanakan peraturan mengenai Pemilu menjadi satu aturan. UU Pemilu dan UU Pilkada disatukan.
Ia pun mengingatkan, ada praktik tirani demokrasi yang sungguh berbahaya.
"Kami coba menyederhanakan, kami coba merangkum demikian banyak masukan tapi tiba-tiba saja semua berubah," kata dia.
"Ini harus betul-betul kita cermati karena praktik-praktik tirani demokrasi kian berjalan dan itu sangat berbahaya," sambung Mardani.
Mardani juga mengungkap, ada informasi yang awalnya satu pihak ingin Pilkada dinormalisasi 2022-2023, mendadak berubah pikiran hasil surveinya buruk. Sayang Mardani menolak siapa pihak yang dimaksud.
"Belum lagi awalnya saya dapat banyak info 2022, 2023 on, tapi ketika hasil surveinya ternyata jeblok 2022, 2023 dioffkan," kata dia.
Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keserentakan Pemilu, serta kematian ratusan petugas pemilu 2019, bisa menjadi dasar pentingnya perubahan UU Pemilu.
"Karena itu PKS tegas lanjutkan revisi UU pemilu. Kita kawal untuk Indonesia yang lebih maju dengan demokrasi lebih sehat," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Sirekap KPU menunjukkan perolehan suara PSI melonjak dari awal real count KPU di bawah 3 persen kini memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen.
Baca Selengkapnya
Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen pada 26 Februari lalu
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca Selengkapnya
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca Selengkapnya
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya