Puan Maharani soal Sanksi Dewan Kolonel: Sudah Selesai, PDIP Solid

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan urusan Dewan Kolonel telah selesai setelah keluar sanksi kepada anggotanya. Dewan Kolonel yang mendukung pencapresan Puan Maharani disanksi DPP PDIP. Puan mengatakan, saat ini internal solid dan mengikuti perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sudah selesai PDIP solid, tidak ada apa-apa itu hanya dinamika di dalam internal partai intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Namun, menurut Puan, Dewan Kolonel wajar memberikan dukungan. Kata Ketua DPR RI ini, semua orang boleh memberikan dukungan bagi tokoh di internal partai yang dinilai punya kapasitas untuk ikut Pilpres 2024.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024, namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," katanya.

Puan pun berterima kasih kepada Dewan Kolonel yang membantunya sosialisasi program. Anggota Fraksi PDIP yang tergabung di Dewan Kolonel itu dianggap telah membantunya di dapil masing-masing. Kata dia, itu merupakan sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya terima kasih atas semua yang sudah diberikan. Namun itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," ujar Puan.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi lebih keras kepada sejumlah loyalis Puan Maharani yang membentuk Dewan Kolonel. Daripada Ganjar Pranowo yang hanya diberikan teguran lisan, para loyalis Ketua DPR RI ini diberikan sanksi terakhir atau teguran keras.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel melanggar aturan partai. Apalagi sudah diberikan peringatan pertama.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komarudin saat konferensi pers usai klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).