Jenderal Mohamad Hasan, Kapolri Era Soeharto dengan Segudang Prestasi Sampai Lahirnya Petisi 13

Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.

M. Hasan lahir di Muaradua sebuah kota di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 20 Maret 1920. Ia memiliki 9 saudara, 3 di antaranya laki-laki yaitu M. Hasan, Abdul Chalik dan Abdullah Basri. Abdul Chalik bekerja di Departemen Dalam Negeri dengan jabatan sebagai Gubernur Bengkulu.

(Foto: Wikipedia)

Lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan diajarkan apa arti kejujuran serta keterbukaan membuat terbentuknya sifat Hasan yang berasal dari didikan kedua orang tuanya, khususnya dari sang ayah.

Hasan menempuh pendidikan awal di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) yang berada di Muara Enim. Sejak kecil ia sudah hidup jauh dari rumah kelahirannya demi menempuh pendidikan formal. Kemudian, ia meneruskan sekolah di MULO Palembang lalu berlanjut di Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA) Magelang.

Setahun kemudian, Hasan mulai memasuki lingkungan kepolisian setelah pemerintah Hindia Belanda tunduk kepada tentara Jepang. Dengan latar belakang yang mumpuni, ia cukup mahir bekerja di lingkungan pemerintahan sebagai Pamong Praja.

Karier kepolisiannya semakin meningkat tajam setelah menyelesaikan tugas sebagai staff pengajar di PTIK. Ia kemudian langsung diberikan tugas berat sebagai Asisten II Kepala Kepolisian Negara.

Hasan yang menggantikan tugas dari Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso ini langsung mengemban tugas berat untuk menegakkan hukum di lingkungan militer, bukan hanya sipil saja.

Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut maka setiap anggota kepolisian harus bekerja lebih keras, teratur, dan juga efisien. Ia juga menekankan bahwa sudah saatnya Polri bekerja keras guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Polri.

Selama Hasan menjabat sebagai Kapolri, ada beberapa prestasi yang patut diapresiasi. Mengutip beberapa sumber, di bawah kepemimpinannya itu berhasil menurunkan angka kriminalitas rentang tahun 1972 sampai 1973.

Kemudian, ia juga berhasil memberantas pelaku pengedaran dan penyelundupan barang terlarang, yaitu narkotika. Ia menekankan jika aktivitas ini kerap terjadi di daerah rawan, yaitu wilayah Riau dan Pantai Timur Sumatra.

Usut punya usut, ternyata masih banyak oknum anggota kepolisian yang melanggar kewenangannya dan aturan-aturan saat berada di lapangan. Kemudian, muncul "Petisi 13" yang merupakan tuntutan dari pihak keluarga yang menjadi korban dan tindak kekerasan aparat.

Lahirnya petisi ini adalah keluh kesah dari masyarakat yang sudah menggunung. Sebanyak 13 orang yang mewakili setiap keluarga melakukan tanda tangan yang ditujukan kepada Jenderal Polisi M. Hasan.