Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar.
Baca Selengkapnya
Hendi hadir di acara 'Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK Melalui Katalog Elektronik' di Magelang.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya
Merdeka Institute dan ARCHI Research menempatkan Hendi di peringkat pertama dalam survei elektabilitas.
Baca Selengkapnya
Hendi menyebut banyak tokoh yang berlatar belakang santri namun kini menjadi pemimpin.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya
Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hendrar Prihadi sebelumnya dikenal sebagai Walikota Semarang yang menjabat sejak 2013.
Pada Senin (10/10) lalu, Presiden Joko Widodo resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP di Istana Negara. Di saat yang bersamaan, sebenarnya pria yang akrab disapa Hendi itu masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Pakar Unsoed memperingatkan Hendi untuk tidak rangkap jabatan.
Anas mengatakan, produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25%. Dengan konsolidasi ini juga bisa menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan overspesifikasi.
Misbakhun menyatakan, kasus-kasus korupsi di birokrasi selama ini didominasi sektor pengadaan barang dan jasa.
Di sisi lain, nanti pembeli di dinas atau di Kementerian / Lembaga akan teliti juga dalam membeli barang melalui e-katalog LKPP. Bahkan, saat ini kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengelola e-katalog lokal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lebih terbuka. Alasannya dalam pengadaan barang dan jasa lebih banyak barang impor yang masuk dalam daftar.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mencatat hingga November 2020 dari total 617 Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah sudah dibentuk 489 Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).
Dia menjelaskan, dari Rp289,34 triliun itu yang sudah selesai tender sebesar Rp228,76 triliun dan yang masih dalam proses sebesar Rp60,58 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada temuan dalam laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Agung menekankan bahwa opini di satu tahun bukanlah jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya.
Bisa menjadi tanda tanya besar bila ada pemerintah daerah maupun kementerian tidak melakukan pembelian di e-katalog milik LKPP.
Kepala LKPP, Roni Susanto mengatakan, pembentukan e-katalog sebagai upaya implementasi dari aksi pencegahan korupsi. KPK, LKPP bersama kementerian berkomitmen untuk proses pengadaan ke depannya akan berjalan lebih baik, efisien dan sebagainya.
Follow
Rekomendasi