Gelar Sosilasisasi E-Katalog, LKPP Ajak UMKM Surakarta Naik Kelas
Dengan katalog elektronik, LKPP membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota
Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI terus berupaya memperkuat digitalisasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui pengembangan katalog elektronik (e-katalog). LKPP kembali menggelar pelatihan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Sosialisasi Manajemen Akun PPN Pelaku Usaha di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yulianto Prihhandoyo, menyatakan salah satu fokus utama lembaga yakni memberikan akses pasar bagi pelaku usaha lokal di Surakarta, agar produk mereka bisa terjual secara luas melalui platform belanja digital yang dikelola LKPP.
"Tujuan kami adalah mensosialisasikan program digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Dengan katalog elektronik, kami membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota," ucapnya, Rabu (28/8/2024).
Selain itu, LKPP juga mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah, baik dari APBN maupun APBD dengan menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran, termasuk belanja yang dilakukan di Kota Solo.
"Kami menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran, termasuk belanja yang dilakukan oleh Kota Solo," tambah Yulianto.
Sementara itu Pembina UMKM Jawa Tengah, Andi Susilo, mengatakan dengan adanya kolaborasi dengan LKPP dan menggandeng pelaku UMKM agar masuk ke dalam e-katalog, pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk membantu UMKM naik kelas.
"Kami berkolaborasi dengan LKPP agar UMKM di Jawa Tengah bisa lebih dikenal dan produknya dapat diakses oleh pemerintah daerah. Ini sudah kami lakukan di beberapa daerah seperti Wonosobo, Sragen, dan Banjarnegara," ujar Andi.
Selain mendorong UMKM masuk ke e-katalog, Andi juga mengusulkan pembentukan cluster UMKM atau koperasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha yang memproduksi barang serupa.
"Dengan adanya cluster, misalnya pada produk carica di Wonosobo, kita bisa mengurangi persaingan dan membuat harga lebih stabil," jelasnya.
