LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
-
Kenapa LKPP mendorong UMKK masuk ke Katalog Elektronik? Salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
-
Mengapa LKPP membuat program ini untuk UMKK? Tak Hanya Memberi Kail dan Pancing, Tapi Siapkan Kolam Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, ia menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing. Tapi, mereka juga membuatkan kolam ikan besar sebagai upaya menyejahterakan pelaku UMKK di tanah air.
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan institusi pendidikan non-formal yang berfokus pada penyediaan pelatihan guna meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.
-
Apa saja program PLN untuk UMK? Keberhasilan ini di antaranya berkat realisasi program pemberdayaan UMK dan Rumah BUMN, diffablepreneur berdaya atau pemberdayaan kaum disabilitas dan pengembangan desa wisata yang dominan menyerap tenaga kerja.
-
Apa visi LPDUK? 'LPDUK sendiri memiliki visi menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan usaha keolahragaan di Indonesia,' ujar Menpora, Dito Ariotedjo.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki target nilai transaksi Katalog Elektronik Rp500 Triliun di tahun 2024 ini. LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
"Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun," ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
Menurut pria yang akrab di sapa Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
"Melalui sistem Katalog Elektronik, diharapkan dapat mengubah kebiasaan, mengubah mindset kita, pasti akan ada efisiensi waktu, akan ada kompetisi harga, kompetensi produk, dan semuanya untuk kemanfaatan bagi bangsa dan negara kita," jelas Hendi.
Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga memberi contoh UMKM dari Kendal yang sukses setelah mengikuti e-Katalog. Adalah Wiji Astuti, warga Kecamatan Patebon Kendal yang sukses setelah ikut e-Katalog.
Setelah mendaftarkan batik buatannya di e-Katalog, dalam waktu satu seminggu ada pesanan hingga 350 pcs. Hal ini pun sempat membuat Wiji kewalahan.
"Alhamdulillah sejak daftar e-Katalog pesanan langsung banyak. Awalnya saya tidak percaya dan mengira ini penipuan," ujar Wiji yang memberikan testimoni di acara tersebut.
Hendi pun berharap usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) khususnya di Jawa Tengah untuk bisa meniru langkah Wiji. Hal ini karena peluang UMKK untuk bisa sukses dengan masuk di e-Katalog sangat terbuka lebar.
"Melalui sistem Katalog Elektronik, diharapkan dapat mengubah kebiasaan, mengubah mindset kita, pasti akan ada efisiensi waktu, akan ada kompetisi harga, kompetensi produk, dan semuanya untuk kemanfaatan bagi bangsa dan negara kita," jelas Hendi.
merdeka.com
