Mengenal 5 Pimpinan KPK Terbaru, Ada Perwira Tinggi Polri hingga Mantan Wakil Ketua BPK RI

Berikut adalah lima pimpinan baru KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto. Kelima pimpinan tersebut semuanya merupakan pria, dengan latar belakang yang bervariasi.

Pada tanggal 21 November 2024, rapat pleno Komisi III DPR RI resmi menetapkan lima pimpinan baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menjabat selama periode 2024-2029. Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK, sedangkan empat wakil ketua yang dilantik adalah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Semua pemimpin baru ini merupakan pria dengan latar belakang yang beragam dari berbagai sektor, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif.

Kelima pimpinan KPK yang baru terpilih memiliki pengalaman yang berbeda-beda, termasuk di antaranya perwira tinggi Polri, jaksa, hakim, serta mantan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap anggota membawa perspektif baru yang dapat memperkuat komitmen KPK dalam menghadapi tantangan besar di bidang pemberantasan korupsi. Dengan adanya pengangkatan ini, diharapkan KPK di bawah kepemimpinan baru mampu melaksanakan misi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan lebih efektif. Mereka akan menghadapi tantangan besar dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

Berikut adalah profil singkat kelima pimpinan KPK terbaru. Informasi lebih lanjut mengenai profil mereka dapat ditemukan pada Kamis, 21 November 2024.

Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dengan Latar Belakang dari Polri

Setyo Budiyanto merupakan seorang perwira tinggi di Polri yang memiliki pengalaman luas dalam bidang reserse. Sebelum mengemban tugas sebagai Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

1. Lahir: 29 Juni 1967
2. Pendidikan: Lulusan Akpol 1989, serta telah mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan di PTIK, Sespim, dan Sespimti.
3. Karier Terdahulu: Pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK pada tahun 2020, Kapolda Sulawesi Utara pada tahun 2022, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021.

Setyo Budiyanto dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengalaman dalam menangani berbagai kasus tindak pidana ekonomi serta korupsi. Dengan latar belakang yang kuat dalam kepolisian, ia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Fitroh Rohcahyanto, Jaksa yang Menunjukkan Ketegasan dan Profesionalisme

Fitroh Rohcahyanto adalah seorang jaksa yang pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan di KPK. Dalam kariernya, ia memulai perjalanan di Kejaksaan Agung dan berhasil menangani berbagai kasus korupsi besar ketika bergabung dengan KPK.

1. Karier: Di Kejaksaan Agung, ia memiliki pengalaman yang luas dalam menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan korupsi selama masa tugasnya di KPK.
2. Gaya Kepemimpinan: Fitroh dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan ia selalu menekankan pentingnya profesionalisme serta transparansi dalam setiap proses hukum yang dijalani.
3. Visi di KPK: Ia memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga independensi lembaga dan berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus besar yang sedang ditangani.

Ibnu Basuki Widodo, Hakim Senior dengan Banyak Pengalaman

Ibnu Basuki Widodo merupakan seorang hakim senior yang kini menjabat di Pengadilan Tinggi Manado. Ia memulai karir di dunia peradilan sejak di tingkat pengadilan negeri, sehingga memiliki pengalaman yang cukup luas dalam menangani berbagai kasus, baik pidana maupun perdata.

1. Latar Belakang: Dengan pengalaman yang mendalam, Ibnu telah terlibat dalam berbagai perkara yang menuntut keahlian dan ketelitian.
2. Pendidikan: Ia menyelesaikan pendidikan hukum di salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan juga mengikuti pelatihan tentang tata kelola hukum di luar negeri.
3. Fokus: Visi Ibnu adalah untuk memperkuat integritas hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, yang menjadi tantangan serius di negara ini.

Johanis Tanak, Jaksa yang Memiliki Pengalaman Luas Sekaligus Akademisi di Bidang Hukum

Johanis Tanak adalah seorang jaksa yang berasal dari Toraja Utara dan memiliki gelar doktor di bidang hukum. Ia menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga. Dalam perjalanan kariernya, Johanis pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tengah dan Jambi, serta sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung. Dengan pengalaman yang luas, ia memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai institusi lainnya dalam upaya memberantas korupsi.

1. Pendidikan: Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga.
2. Karier: Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Jambi, serta Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung.
3. Komitmen: Johanis ingin memperkuat koordinasi antara KPK dan institusi lain dalam upaya pemberantasan korupsi.

Agus Joko Pramono, Ahli Akuntansi yang Pernah Menjabat Wakil Ketua BPK

Agus Joko Pramono adalah seorang profesional di bidang akuntansi dengan pengalaman yang luas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia lahir di Palembang pada tanggal 1 Agustus 1972. Agus menyelesaikan pendidikan di STAN, meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang menempuh program doktor di Universitas Padjadjaran. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BPK dan juga berperan sebagai pengajar di sejumlah perguruan tinggi.

Dengan keahlian yang dimilikinya, Agus diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengalaman dan latar belakangnya yang kuat di bidang akuntansi akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lembaga tersebut. Seperti yang dikatakan Agus, "Saya berkomitmen untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab."

1. Lahir: Palembang, 1 Agustus 1972
2. Pendidikan: Lulusan STAN, Magister Akuntansi UGM, dan kandidat doktor di Universitas Padjadjaran.
3. Karier: Pernah menjadi Wakil Ketua BPK dan dosen di berbagai perguruan tinggi.
4. Keahlian: Agus akan membawa perspektif akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara di KPK.

Profil Singkat Lima Pimpinan KPK

Setyo Budiyanto merupakan seorang perwira tinggi di Polri dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Fitroh Rohcahyanto adalah seorang jaksa yang juga menjabat sebagai Direktur Penuntutan di KPK, menunjukkan perannya yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ibnu Basuki Widodo dikenal sebagai hakim senior di Pengadilan Tinggi Manado, di mana ia berperan penting dalam menegakkan keadilan. Di sisi lain, Johanis Tanak adalah seorang jaksa yang memiliki gelar doktor dalam bidang hukum, menambah kredibilitasnya dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks.

Agus Joko Pramono adalah seorang ahli akuntansi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan latar belakang yang kuat dalam akuntansi dan pengalaman di BPK, ia memberikan kontribusi yang berarti dalam pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.

Siapa nama Ketua KPK yang baru?

Setyo Budiyanto, seorang perwira tinggi Polri yang memiliki pengalaman luas dalam bidang reserse, akan menjabat sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029. Dengan latar belakangnya yang kuat, diharapkan dia dapat membawa perubahan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Siapakah latar belakang lima pimpinan KPK yang baru?

Lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perwira dari kepolisian, jaksa, hakim, serta ahli di bidang akuntansi. Keberagaman ini mencerminkan kekuatan tim yang memiliki berbagai keahlian dan perspektif, yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Apa saja prioritas utama pimpinan KPK yang baru?

Pemberantasan korupsi serta penguatan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara merupakan hal yang sangat penting. Ketiga aspek ini harus dijadikan prioritas utama untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparan.

Bagaimana cara pemilihan pimpinan KPK dilakukan?

Pemilihan ini dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara yang diadakan oleh Komisi III DPR. Dalam proses tersebut, 44 anggota yang berasal dari delapan fraksi terlibat untuk memberikan suara mereka.