Komisi IV DPR 'Warning' Pihak Terkait Tak Main-Main dengan Kebijakan Prabowo, Kenaikan HPP Gabah-Jagung Harus Dirasakan Petani

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yoham angkat bicara atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo menaikkan harga HPP gabah dan jagung.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan angkat bicara atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025. Dia menilai kebijakan ini sungguh luar biasa, karenanya DPR akan mengawalnya.

"Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (31/12).

Menurutnya, Komisi IV DPR sebagai mitra pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.

Rapat tersebut akan membahas dan memastikan bagaimana kebijakan tersebut terlaksana dan terawasi dengan baik. Politisi PAN ini pun memberi 'warning' agar pihak-pihak terkait tidak main-main atas kebijakan tersebut.

"Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

"Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (31/12).

Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

"Pendek kata, perintah presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP," kata Zulhas.

Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti.

"Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam," katanya.