Digantikan Airlangga, Menteri BUMN dapat tambahan dana Rp 11 miliar untuk gaji PNS

Merdeka.com - Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian BUMN. Tampak Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hadir menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang hingga kini masih diboikot oleh anggota DPR.

Raker ini membahas sejumlah agenda, seperti pembahasan serapan anggaran Kementerian BUMN tahun 2018, serta penyampaian Rancangan Kerja Anggaran tahun 2019.

"Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2019 ditetapkan Rp 208,27 miliar. Terdiri dari program dukungan manajemen dan dukungan teknis dan program pembinaan BUMN," kata Airlangga, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (17/9).

Pimpinan Rapat, Azam Azman Natawijana mengatakan bahwa Komisi VI DPR menerima penyampaian serapan anggaran Kementerian BUMN dan menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 Kementerian BUMN.

Salah satunya adalah menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp 11,09 miliar yang akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis untuk gaji dan tunjangan CPNS.

"Komisi VI DPR RI menerima target setoran deviden BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp 44,7 triliun," kata dia.

Komisi VI DPR RI pun menyetujui usulan penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 17 triliun. Tambahan PMN tersebut akan diberikan pada PT Hutama Karya dan PLN.

"Penyertaan modal negara untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 10,5 triliun. Penyertaan modal negara untuk PT PLN sebesar Rp 6,5 triliun," tandasnya.