HIPMI sebut hanya 4 persen dari 5 juta mahasiswa mau jadi pengusaha

Merdeka.com - Generasi anak muda Indonesia harus paham dengan posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Saat ini, angka gini rasio atau kesenjangan adalah 0,5 persen, dengan jumlah 1 persen orang yang menguasai sekitar 54 persen sumber daya alam Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, dalam simposium nasional yang diselenggarakan Taruna Merah Putih (TMP) di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/8).

Bahlil menilai jumlah pengusaha Indonesia masih di bawah 2 persen. Padahal, bila negara mau sukses harus mempunyai minimal 2 persen pengusaha. Saat ini, jumlah pengusaha di Singapura mencapai 7 persen, dan Thailand mencapai 5 persen.

Berdasarkan data, sambungnya, saat ini ada sekitar 5 juta mahasiswa Indonesia. Dari jumlah itu sekitar 83 persen mau menjadi karyawan. Sementara hanya 4 persen yang bercita-cita menjadi pengusaha, sementara sisanya mau jadi politisi.

"Ini di antara persoalan kita. Di India, ijazah sarjana bisa agunan. Di kita enggak bisa. Cuma tanda anggota DPR dan sertifikat PNS yang bisa agunan untuk modal. Padahal di India, ijazah bisa jadi agunan hingga mempercepat peningkatan ekonomi," ungkapnya.

Bahlil pun meminta pemerintah lebih berpihak kepada para pengusaha pemula. Selama ini, pengusaha pemula sangat kesulitan dalam mendapatkan modal dari bank karena begitu banyak syarat yang merepotkan.

"Kita ada potensi baik. Di antara 20 negara dengan pertumbuhan negara paling tinggi, kita urutan nomor tiga dalam pertumbuhan ekonomi di bawah China dan India. Pertumbuhan kita 5 persen," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum TMP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Joko Widodo sangat serius dan bekerja keras dalam mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Jokowi konsen membangun Indonesa dari daerah dan dari pinggiran dengan, dengan pembangunan ragam infrastruktur yang bisa meningkatkan lapangan tenega kerja dan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Jokowi juga membuat program dan sudah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di era Jokowi juga dana untuk desa disalurkan begitu besar.