Jokowi Lantik Tiga Orang Jadi Wakil Menteri, Pengusaha: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit.
Presiden Joko Widodo secara resmi melantik tiga wakil menteri baru dalam kabinet Indonesia maju. Tiga pejabat tersebut yakni Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri keuangan, Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot menjadi Wakil Menteri Investasi.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit.
Apalagi sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan para kementerian tidak se ideal awal. Scaring effect ini masih terus berlanjut, dan bahkan tahun 2025 utang jatuh tempo mencapai 800 triliun, yang membuat ruang fiskal semakin sempit.
Ditambah dengan program populis Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal. Apalagi terbangun narasi dari partai PDIP agar pemerintah bisa mendesain kebijakan dengan defisit fiskal 0 persen.
Merespon hal tersebut, Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menyatakan pengisian posisi para wakil menteri ini merupakan bentuk langkah Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus.
Indonesia mempunyai potensi yang besar menuju Indonesia Emas 2045, namun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup komplek menjelang transisi pemerintahan. Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif
"Ekonomi adalah tentang keyakinan. Pasar harus mempunyai keyakinan bagaimana transisi pemerintahan dan program pemerintah bisa berjalan dengan baik," kata Ajib dalam keterangan tertulisnya kepada Merdeka.com, Kamis (18/7).
Menurut Ajib posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini. Thomas adalah sosok yang menjadi bendahara umum Partai Gerindra, posisi yang sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan.
"Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalaman Thomas Djiwandono akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel," jelas dia.
Lalu, Kementerian Pertanian, mempunyai posisi yang relatif istimewa, karena Prabowo Subianto sangat identik dengan pertanian dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ajib bilang sektor agraris dan sektor pangan ke depan akan menjadi salah satu isu sentral yang akan menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
"Lebih dari 27 juta rumah tangga yang hidupnya dari sektor pertanian ini. Pemerintah baru harus lebih fokus membangun ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah terbaik buat para pelaku usaha agraris," terang dia.
Selanjutnya, Kementerian Investasi, menjadi salah satu kementerian yang disorot, termasuk posisi Menteri Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua beberapa satuan tugas (satgas), dan terakhir bahkan ditunjuk menjadi Ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioethanol.
Dia menilai, banyaknya posisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Presiden Jokowi. Tetapi memang kementerian ini masih mempunyai catatan, yaitu kualitas investasi yang cenderung kurang menyerap tenaga kerja.
Dalam empat tahun terakhir pencapaian investasi selalu overtarget, bahkan target tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun optimis bisa tercapai.
Tetapi pencapaian ini tidak diiringi dengan kualitas penyerapan tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat terserap 1,8 juta tenaga kerja, atau setara 60 persen dari target awal sebesar 3 juta tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang menjadi PR besar pemerintah.
"Penguatan unsur teknokrat di Kementerian Investasi ini menunjukkan bahwa masih banyak program dari internal kementerian yang memerlukan keberlanjutan," pungkas Ajib.
