Kementerian Pekerjaan Umum Lanjutkan Revisi Desain Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN
Otorita IKN akan melakukan lelang untuk pelaksanaan proyek ini pada tahun 2025 dan seterusnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan revisi desain kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait kelanjutan proyek tersebut. Namun, mereka masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden.
"Ini sudah kita (terima) semuanya, baik yang untuk legislatif maupun yudikatif. Tapi saat ini masih menunggu acc lagi dari beliau. Kita sudah berkirim surat, kemarin saya juga sudah sampaikan juga kepada bapak Menko (AHY) untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada bapak Presiden," kata Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).
Proyek ini rencananya akan dikerjakan dengan konsep rancang bangun (design and build), yang melibatkan satu kontrak untuk desainer dan kontraktor. Setelah mendapatkan persetujuan, Otorita IKN (OIKN) akan melakukan lelang untuk pelaksanaan proyek ini pada tahun 2025 dan seterusnya.
Kementerian PU juga telah melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Otorita IKN, serta pemenang sayembara desain kompleks legislatif dan yudikatif. Hasilnya, rancangan baru sudah disesuaikan dengan keinginan Presiden.
"Salah satu permintaan Presiden terkait bentuk atap gedung rapat paripurna yang dinilai terlalu fancy, sudah kami revisi. Desain baru sudah cukup bagus dan telah kami kirimkan ke Presiden," ujar Diana.
"Presiden juga meminta desain interior yang lebih mencerminkan unsur Indonesia, dengan penggunaan material seperti kayu dan warna-warna yang lebih tradisional, serta adanya museum atau galeri yang menampilkan demokrasi."
Studi Banding ke Mesir, Turki, dan India
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta studi banding ke tiga negara Mesir, Turki, dan India untuk mendapatkan inspirasi desain bangunan legislatif dan yudikatif yang lebih sesuai dengan karakter Indonesia.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa desain bangunan di ketiga negara tersebut dianggap mirip dengan pola Indonesia.
"Presiden melihat bahwa desain bangunan legislatif dan yudikatif di ketiga negara tersebut punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Tim kami akan merekonstruksi desain berdasarkan pengamatan tersebut dan menyampaikan kembali kepada Presiden," ujar Dody.
Saat ini, proyek pembangunan di IKN tengah fokus pada penyelesaian kompleks eksekutif dan infrastruktur dasar. Dody menambahkan bahwa hanya beberapa penyesuaian yang masih perlu dilakukan dalam pembangunan tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan minat untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam pembangunan IKN. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Februari 2025, Erdogan menyampaikan bahwa Turki ingin berkontribusi pada proyek pembangunan IKN.
"Kami ingin perusahaan konstruksi kami, yang telah sukses menyelesaikan proyek di seluruh dunia, ikut serta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 12 Februari lalu.