Kendali Mutu dan Biaya Jadi Tumpuan Keberlanjutan Program JKN
Strategi pengendalian mutu dan biaya layanan kesehatan JKN salah satunya dengan membentuk TKMKB.
![Kendali Mutu dan Biaya Jadi Tumpuan Keberlanjutan Program JKN](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/18/1721270401918-t94du.jpeg)
Strategi pengendalian mutu dan biaya layanan kesehatan JKN salah satunya dengan membentuk TKMKB.
- Dukung Ciptakan Masyarakat Sehat, BPJS Kesehatan Hadirkan Taman INISIATIF
- Begini Langkah yang Diambil BTN untuk Dukung Sektor Kesehatan di Indonesia
- Ada Program JKN, Bertugas di Manapun Tetap Lancar Akses Layanan Kesehatan
- Dirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
![Kendali Mutu dan Biaya Jadi Tumpuan Keberlanjutan Program JKN](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/18/1721270074580-0bgql.jpeg)
Kendali Mutu dan Biaya Jadi Tumpuan Keberlanjutan Program JKN
Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan bertugas mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) seoptimal mungkin agar peserta JKN bisa mengakses pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya yang efisien.
Karenanya, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan sekaligus menjaga keberlangsungan Program JKN.
![](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/18/1721270333413-xd43t.jpeg)
"BPJS Kesehatan selalu mengedepankan transformasi mutu layanan, namun sustainabilitas Program JKN juga harus tetap dijaga. Strategi pengendalian mutu dan biaya layanan kesehatan JKN ini salah satunya dilakukan dengan membentuk TKMKB,"
kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Pertemuan Nasional Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tahun 2024, Rabu (17/07).
TKMB dibentuk dari berbagai unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis, serta bertugas menyampaikan usulan perbaikan kajian, melakukan pembahasan hasil audit medis, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
Menurut Ghufron, yang menjadi tantangan Program JKN saat ini ialah menyeimbangkan kualitas layanan kesehatan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini tak lepas dari aspek funding (pendanaan), provision (pelayanan kesehatan dan pengaturan manfaat), serta governance (tata kelola).
"Universal Health Coverage tidak hanya terkait cakupan peserta, namun juga harus diiringi dengan kemampuan menyediakan akses layanan kesehatan dengan biaya yang terkendali dan berkualitas. Oleh karena itu, dukungan TKMKB sangat diperlukan untuk membantu mengendalikan angka rujukan dan menjaga mutu layanan kepada peserta agar tetap prima dengan pembiayaan yang efektif,"
kata Ghufron.
Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.120 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 5.494 fasilitas kesehatan penunjang.
Pada tahun 2023, sebanyak 25% biaya layanan di tingkat lanjutan digunakan untuk membayar pelayanan kesehatan penyakit berbiaya katastropik.
Sekitar Rp 34,7 triliun dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
"Penyakit-penyakit berbiaya katastropik sebetulnya bisa dicegah melalui penguatan fungsi FKTP dalam melaksanakan berbagai upaya promotif preventif. Di sinilah peran TKMKB sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan kolaborasi antara BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan upaya-upaya kendali mutu dan kendali biaya yang optimal,"
kata Ghufron.
Sementara itu, Ketua TKMKB Pusat, Adang Bachtiar menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih responsif terhadap mutu terbaik pelayanan kesehatan Indonesia.
Sebagai lembaga independen advokasi analitik, ia menegaskan bahwa TKMKB aktif membuka jalur-jalur efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pelayanan komprehensif, mulai dari promotif sampai rehabilitatif JKN.
"Di saat yang bersamaan, kami juga berupaya menajamkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. TKMKB memiliki amanah untuk melakukan riviu terhadap utilisasi pelayanan kesehatan primer dan rujukan, sehingga mutu dan biaya menjadi terukur, terkendali, transparan, dan akuntabel,"
ujarnya.
- Momen Satpam Stasiun Siapkan Tandu untuk Penumpang Disabilitas Ini Viral, Aksinya Tuai Pujian
- 8 Cara Lindungi Telinga Anak dari Kehilangan Pendengaran, Harus Diterapkan di Tengah Maraknya Suara Bising
- 50 Ucapan Hari Aksara Internasional 2024, Tingkatkan Kesadaran Literasi
- Ternyata Sektor Kesehatan Sumbang 5 Persen Efek Gas Rumah Kaca, Begini Cara Mengatasinya
- Detik-detik Rian D' Masiv Nyaris Tersambar Efek Api saat Tampil di Atas Panggung, Begini Kronologinya
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024