Layani 230.000 UMKM, Startup Qasir Catat Transaksi Rp 75 Miliar Tiap Minggu

Merdeka.com - PT Solusi Teknologi Niaga (Qasir) terus mengembangkan ekosistem yang terintegrasi untuk pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan rintisan atau fintech yang memiliki keahlian spesifik dalam menjawab berbagai tantangan yang kerap dihadapi UMKM di Tanah Air, salah satunya terkait permodalan.

Perusahaan saat ini memiliki 230 ribu pengguna yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Tercatat sejak awal tahun 2020 ini, transaksi yang terekam di dalam sistem Qasir mencapai Rp76 miliar setiap minggunya.

"Ini menandakan potensi bisnis usaha mikro dan kecil yang demikian besar. Karenanya keberadaan pengusaha di skala ini perlu lebih banyak pendampingan agar bisa bertahan dalam persaingan serta perkembangan teknologi," ucap CEO Qasir, Michael Williem dikutip keterangan resminya di Jakarta, Selasa (3/3).

Michael Williem mengatakan, keinginan untuk naik kelas bagi usahawan mikro pada dasarnya sangat besar, namun terhambat keterbatasan untuk mencari peluang yang ada, termasuk akses ke perbankan atau pinjaman modal.

"Pesatnya teknologi kerap membuat usahawan mikro dan kecil gigit jari karena mereka terancam tergerus oleh persaingan. Karenanya, sejak awal didirikan, semangat kami adalah merangkul mereka untuk ikut mengembangkan usaha lewat inovasi digital. Salah satunya membuka akses mereka ke berbagai layanan fintech dan teknologi yang sudah diintegrasikan ke dalam aplikasi Miqro milik Qasir," terang Michael.

Melalui layanan Miqro tersebut, Qasir membantu mempercepat proses inklusi keuangan dengan menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang rapi secara digital. Dengan pencatatan keuangan digital tersebut, maka UMKM yang tergabung bisa terhubung ke fintech yang siap memberi modal.

"Data internal kami menunjukkan bahwa pencatatan yang kurang rapi membuat mereka tidak memenuhi syarat sebagai kreditur. Sehingga mereka sulit menambah modal kerja untuk berkembang," tutur Michael.

Berangkat dari masalah di atas, Qasir menjalin kerjasama dengan fintech Peer to Peer (P2P) Lending seperti Koinworks dan Qazwa. Uniknya, pendanaan yang difasilitasi Qasir melalui kedua fintech ini bukanlah dalam bentuk dana segar, namun dalam bentuk kredit produktif yaitu pembelian stok barang untuk dijual kembali, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan.

Besaran ini diukur berdasarkan behaviour belanja tiap pengguna aplikasi, yang datanya sudah terekam dalam sistem Qasir, yaitu mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Hingga saat ini, Qazwa dan Koinworks sudah menyalurkan pendanaan kepada ratusan usahawan Miqro dengan total angka menembus angka miliaran rupiah.

Ciptakan Ekosistem Digital

Chief Marketing Officer (CMO) Qasir Rachmat Anggara berharap, kolaborasi perusahaan ini dapat menciptakan ekosistem yang mampu menggenjot lebih banyak usahawan mikro untuk berkembang.

"Hanya dengan rutin berbelanja melalui aplikasi Miqro, usahawan bahkan tidak perlu repot menyiapkan segala macam persyaratan yang rumit untuk mendapat pendanaan ini. Cukup berbekal rekomendasi dari kami berdasarkan catatan pembelanjaan tadi yang jelas validasinya, pihak fintech sudah bisa mencairkan pendanaan ini. Harapan kami, para usahawan mikro bisa mendapatkan pendanaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan usahanya," tutur Angga.

Terkait dengan keamanan data, layanan kolaboratif dalam aplikasi Miqro ini, Chief Technology Officer (CTO) Qasir Novan Adrian menambahkan, Qasir telah membekali aplikasinya dengan beberapa jaringan keamanan. Saat ini Qasir juga sedang dalam proses registrasi ISO/IEC 27001:2013.

"Data privacy adalah hal yang sangat penting bagi kami karena bagi kami kepercayaan dari users itu mahal harganya. Komitmen kami adalah memastikan data dari users aman secara digital. Lebih spesifik lagi, untuk penggunaan layanan pembiayaan, kami memastikan screening internal yang ketat sebelum melakukan penawaran kepada partner usaha. Sehingga, sedapat mungkin kami memiliki banyak layer pengawasan agar tidak ada data yang bocor atau disalahgunakan," tutup Novan.

Kontribusi UMKM

Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 mencatat kontribusi UMKM Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen dari total 64,18 juta UMKM. UMKM juga menyumbang 14,3 persen ekspor Indonesia ke berbagai negara

Namun, mayoritas UMKM didominasi usaha mikro dan ultra mikro. Sehingga rata-rata konsumsinya kecil.

"Pertumbuhan output usaha kecil lumayan tinggi dan untuk mikro di bawah pertumbuhan ekonomi nasional," kata Kepala UKM Center Universitas Indonesia, Zakir Sjakur Machmud di Jakarta, Jumat (14/2).

Jenis usaha UMKM terbesar di sektor pertanian sebanyak 49,9 persen dengan atau 26 juta pelaku usaha. Disusul perdagangan besar dan eceran sebanyak 23,3 persen atau 12 juta pelaku usaha.

Di posisi ketiga sebanyak 8,5 persen atau 4 juta pelaku usaha bergerak di sektor penyediaan akomodasi dan makan minuman.

Hingga tahun 2018, pemerintah telah menyalurkan pinjaman hingga Rp1.134,7 triliun. Dana ini tersalurkan lewat kredit bank, kredit non bank, fintech lending (P2P lending), PKBL dan BLU.

Di tahun 2019, pemerintah menggelontorkan pembiayaan untuk UMKM hingga Rp6,06 triliun. Disalurkan lewat di lebih dari 20 kementerian dan lembaga, 118 rencana aksi/kegiatan dan 3 pilar pengembangan.

Penggelontoran dana besar-besaran ini kata Zakir sebagai bentuk upaya pemerintah memprioritaskan UMKM. Bahkan UMKM sudah jadi fokus kebijakan pemerintah.

Zakir menyebut, untuk mewujudkan UMKM naik kelas perlu didorong untuk bertransformasi ke pasar digital. Memang bukan jadi faktor utama UMKM bisa naik kelas. Tetapi, dengan digitalisasi UMKM bisa mempercepat proses naik kelas atau sebagai kendaraannya.

"Digital bisa membantu mempercepat dan membantu naik kelas yang lebih efisien," kata Zakir.

Dengan begitu, lanjut dia, bisa mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya saja, masih banyak kendala yang perlu dihadapi seperti persaingan usaha dan pemasaran produk.

Padahal dengan digitalisasi, UMKM secara langsung terbantu dari segi pemasaran produk. Namun hal ini banyak yang belum dipahami para pelaku UMKM. (mdk/idr)