Lindungi UMKM, Banyuwangi Tak Lagi Beri Izin Pembukaan Indomaret Cs

Merdeka.com - Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) lokal. Salah satunya dengan membatasi ekspansi bisnis gerai-gerai minimarket

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan saat ini pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan gerai-gerai mini market baru. "Kami tidak izinkan Alfamart dan Indomaret baru. Supaya memberikan afirmasi kepada mbok-mbok (UMKM)," kata dia, dalam 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019' oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat (22/11).

Langkah ini, tegas dia, merupakan upaya mendukung pelaku usaha kecil. Dukungan tidak hanya diberikan dari sisi permodalan, melainkan juga dari sisi perlindungan pasar. "Tidak hanya diberi modal tapi juga diberikan proteksi pasarnya," ungkap dia.

Berbagai upaya tersebut, memberikan dampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Ujung-ujungnya pendapat per kapita Kabupaten Banyuwangi pun melesat.

"Alhamdulillah pendapatan per kapita Banyuwangi melompat. Dulu kami di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, hanya Rp 20 juta per kapita per tahun menjadi Rp48,7 juta per orang per tahun," tandasnya.

Cerita Bupati Banyuwangi Manfaatkan Teknologi untuk Tekan Kemiskinan

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membeberkan upayanya dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten yang dia pimpin. Salah satunya lewat pemanfaatan teknologi, yakni program smart kampung.

Dia mengatakan, program tersebut memiliki 14 kriteria, termasuk di dalamnya ketersediaan tim 'pemburu kemiskinan'.

"Ada 14 kriteria, salah satunya ada tim pemburu kemiskinan. Desa yang belum ada tim pemburu kemiskinan tidak kita kategorikan sebagai smart kampung," kata dia, dalam 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019' oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat (22/11).

Dia menjelaskan, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan smart kampung. Untuk itu, Kabupaten Banyuwangi telah memiliki peta digital yang memberikan gambaran terkait kemiskinan. Peta ini membantu dalam melihat kondisi kemiskinan masyarakat.

"Secara digital sudah punya peta kemiskinan secara GPS bisa melihat penduduk penduduk miskin yang sudah diatasi atau belum. Ada hijau biru merah," lanjut Anas.

"Itu kalau diklik itu menunjukkan kedalaman dan intervensi apa saja yang sudah kita buat. Sehingga kemiskinan di Banyuwangi menurun dari 20,4 persen menjadi 7,8 persen," imbuhnya.

Karena itu, demi mendukung hal tersebut Infrastruktur digital harus tersedia. Upaya yang dilakukan pihaknya adalah mendorong pembangunan infrastruktur teknologi dasar, seperti serat fiber optik.

"Sehingga APBDes di Banyuwangi tidak kami sahkan jika dalam anggarannya tidak memuat anggaran untuk pelayanan publik termasuk di dalamnya fiber optic pelayanan yang berbasis online. Jadi APBDes tidak hanya belanja batu belanja semen, tapi sekaligus untuk belanja fiber optik," tandasnya.