Masyarakat Lebih Banyak Beli Handphone Android

Merdeka.com - Handphone masih menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, neraca perdagangan industri ponsel, komputer dan tablet (H/K/T) menunjukkan surplus USD 188,4 juta atau setara Rp2,66 triliun (asumsi Rp14.149 per USD).

Seorang penjual handphone di Mall Ambassador, Jakarta Selatan, Riki mengatakan, hingga Oktober 2019 masyarakat lebih banyak membeli handphone android, seperti merek Samsung, Oppo dan Vivo. Menurutnya, merek tersebut paling diminati karena memiliki spesifikasi mumpuni dengan harga terjangkau.

"Iya biasanya si kalo android paling samsung, oppo sama vivo," katanya kepada Merdeka.com, Jumat (8/11).

Dia menjelaskan, untuk handphone dengan spesifikasi kamera canggih, konsumen memilih Oppo dan Vivo. Saat ini, dua merk tersebut mengeluarkan smartphone terbarunya dengan dibekali 4 kamera belakang.

Rentang usia konsumen dalam membeli handphone tergantung kebutuhan masing-masing individu. Remaja biasa mencari handphone dengan kamera canggih atau ram yang besar untuk digunakan bermain game.

Kalangan orangtua dalam membeli smartphone tidak ada spesifikasi khusus yang diinginkan. Yang terpenting handphone yang mereka gunakan bisa untuk mobilisasi chatting atau telepon.

"Iya kalau orangtua biasanya belinya samsung, yang udah terkenal lama kan," tambahnya.

Pertumbuhan Industri Ponsel Meningkat

Kemenperin mencatat, pada periode Januari hingga Agustus 2019 mencatat nilai ekspor sebesar USD 333,8 juta, lebih tinggi daripada impor pada periode yang sama senilai USD 145,4 juta. Kemudian, industri H/K/T dalam negeri juga kini telah mampu memproduksi sekitar 74,7 juta unit, meningkat 23 persen dari tahun 2017 yang memproduksi sekitar 60,5 juta unit H/K/T.

"Berdasarkan data-data tersebut, tentunya potensi pertumbuhan pada sektor ini cukup tinggi, tinggal bagaimana pemerintah bersama-sama asosiasi dan perusahaan industri dapat berjalan bersama untuk memformulasikan instrumen yang tepat yang mampu mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan industri H/K/T dalam negeri," ujar Menteri Airlangga di Jakarta, Jumat (18/10).

Industri elektronik bisa tumbuh jika persaingan di industri sehat. Saat ini, maraknya ponsel-ponsel black market (BM) dinilai membuat masyarakat beralih ke ponsel yang harganya lebih murah karena tidak terkena pajak.

Oleh karenanya, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan meneken peraturan pemblokiran ponsel BM via IMEI. Permen ini ditujukan untuk melindungi persaingan usaha elektronik (khususnya ponsel) dalam negeri sekaligus melindungi konsumen dari produk palsu.

Peraturan ini sebetulnya sudah menjadi wacana sejak 2010 hingga akhirnya benar-benar disahkan hari ini. Menteri Airlangga menyatakan saat ini sistem sudah benar-benar siap sehingga peraturan baru diluncurkan sekarang.

Reporter Magang: Winda Ayu Lestari