Menteri Basuki sebut Rp 7,4 T dari Rp 106 T anggaran infrastruktur PUPR dari utang

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan penggunaan utang untuk proyek infrastruktur kementeriannya sekitar 7 persen atau Rp 7,4 triliun dari total pagu Rp 106 triliun. Angka ini disebutnya telah turun dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau di PU utangnya tidak naik. Turun banyak malahan kalau dibandingkan dulu-dulu," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/3).

Dia mengatakan pemberi utang pada pihaknya biasanya berasal dari Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, hingga Japan International Cooperation Agency (JICA). "Saya tidak hafal (persentase penurunan). Kita kan tradisional (pemberi utang) ada ADB, World Bank, JAICA," tambah dia.

Dia pun menjelaskan bahwa porsi utang dalam pagu anggaran PUPR saat ini sekitar 7 persen. "Angkanya kalau dibandingkan dengan APBN, pagu kita Rp 106 triliun itu sekitar 7 persen," tegas Menteri Basuki.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan peningkatan utang luar negeri bukan suatu masalah yang harus dikhawatirkan. Menurutnya, utang Indonesia naik sebab tengah fokus melakukan pembangunan infrastruktur.

"Utang kita enggak ada masalah itu, bahwa utang kita kenaikannya mungkin lebih cepat dibanding masa lalu, iya. Tetap saja beban utang enggak tinggi di antara negara manapun, itu seluruh dunia tahu," ujar Menko Darmin di Kantornya.

"Kalau kenaikan utang lebih cepat karena kita mau bangun infrastruktur banyak. Pilihannya bisa saja enggak usah naik utangnya lebih cepat, infrastruktur jangan banyak bangun, pilih mana? Enggak ada apa-apa kok. Kalian merasa sakit kalau utang naik sedikit lebih cepat?," tambahnya.