Mulai Minggu Ini TikTok Bakal Shutdown di Amerika, Ini Dampaknya bagi Pengguna

Perusahaan ini memiliki lebih dari 7.000 karyawan di Amerika Serikat.

Pekan ini menjadi batas akhir operasional TikTok di Amerika Serikat. Kendati demikian Washington Post sebagaimmana dilansir dari Reuters, Presiden terpilih Donald Trump, yang masa jabatannya dimulai pada Senin 20 Januari 2025, disebut sedang mempertimbangkan menangguhkan penghentian sementara TikTok selama 60 hingga 90 hari.

Undang-undang yang ditandatangani pada bulan April mengamanatkan larangan pengunduhan TikTok baru di toko aplikasi Apple atau Google jika induk perusahaan China, ByteDance, gagal menjual situs tersebut.

Pengguna yang telah mengunduh TikTok secara teoritis masih dapat menggunakan aplikasi tersebut, kecuali bahwa undang-undang juga melarang perusahaan-perusahaan AS mulai hari Minggu untuk menyediakan layanan untuk memungkinkan distribusi, pemeliharaan, atau pembaruan aplikasi tersebut.

Tim transisi Trump belum memberikan komentar langsung. Trump mengatakan ia seharusnya punya waktu setelah menjabat untuk mencari "resolusi politik" atas masalah tersebut.

"TikTok sendiri adalah platform yang fantastis," kata penasihat keamanan nasional Trump yang baru Mike Waltz kepada Fox News pada hari Rabu. "Kami akan menemukan cara untuk melestarikannya tetapi tetap melindungi data orang-orang."

Joe Biden Enggan Campur Tangan Penutupan TikTok di AS

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu bahwa Presiden Joe Biden tidak memiliki rencana untuk campur tangan guna memblokir larangan pada hari-hari terakhir masa jabatannya jika Mahkamah Agung gagal bertindak dan menambahkan Biden secara hukum tidak dapat campur tangan jika tidak ada rencana kredibel dari ByteDance untuk mendivestasikan TikTok.

Senator AS Ed Markey pada hari Rabu meminta persetujuan bulat untuk memperpanjang batas waktu bagi ByteDance untuk mendivestasikan TikTok selama 270 hari tetapi Senator Republik Tom Cotton memblokir proposal tersebut.

Jika dilarang, TikTok berencana agar pengguna yang mencoba membuka aplikasi tersebut akan melihat pesan pop-up yang mengarahkan mereka ke situs web berisi informasi tentang larangan tersebut, kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena masalah ini tidak bersifat publik.

"Kami tidak bisa mengaksesnya. Pada dasarnya, platform tersebut ditutup," kata pengacara TikTok Noel Francisco kepada Mahkamah Agung minggu lalu.

Perusahaan juga berencana memberi pengguna opsi untuk mengunduh semua data mereka sehingga mereka dapat mencatat informasi pribadi mereka, kata sumber tersebut.

Menanti Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung AS saat ini sedang memutuskan apakah akan menegakkan hukum dan mengizinkan TikTok dilarang pada hari Minggu, membatalkan hukum, atau menghentikan sementara hukum untuk memberi pengadilan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan.

Penutupan TikTok di AS dapat membuatnya tidak tersedia bagi pengguna di banyak negara lain, kata perusahaan itu dalam pengajuan pengadilan bulan lalu, karena ratusan penyedia layanan di AS membantu menyediakan platform tersebut bagi pengguna TikTok di seluruh dunia - dan tidak dapat lagi melakukannya mulai hari Minggu.

TikTok mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa perintah diperlukan untuk "menghindari gangguan layanan bagi puluhan juta pengguna TikTok di luar Amerika Serikat."

Sumber tersebut mengatakan penutupan tersebut bertujuan untuk melindungi penyedia layanan TikTok dari tanggung jawab hukum dan memudahkan untuk melanjutkan operasi jika Presiden terpilih Donald Trump memutuskan untuk mencabut larangan apa pun.

Penutupan layanan semacam itu tidak memerlukan perencanaan lebih lama, kata salah satu sumber, seraya mencatat bahwa sebagian besar operasi telah berjalan seperti biasa hingga minggu ini. Jika larangan tersebut dicabut nanti, TikTok akan dapat memulihkan layanan bagi pengguna AS dalam waktu yang relatif singkat, kata sumber.

TikTok dan induknya di Cina, ByteDance, tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

170 Juta Pengguna TikTok Akan Terdampak

ByteDance yang dimiliki secara pribadi sekitar 60% dimiliki oleh investor institusional seperti BlackRock dan General Atlantic, sementara pendiri dan karyawannya masing-masing memiliki 20%. Perusahaan ini memiliki lebih dari 7.000 karyawan di Amerika Serikat.

Presiden Joe Biden April lalu menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual asetnya di AS paling lambat 19 Januari, atau menghadapi larangan nasional. Minggu lalu, Mahkamah Agung tampaknya cenderung menegakkan hukum tersebut, meskipun ada seruan dari Trump dan anggota parlemen untuk memperpanjang batas waktu.

TikTok dan ByteDance setidaknya telah berupaya menunda penerapan undang-undang tersebut, yang menurut mereka melanggar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap pembatasan kebebasan berbicara oleh pemerintah.

TikTok mengatakan dalam pengajuan pengadilan bulan lalu, pihaknya memperkirakan sepertiga dari 170 juta penggunanya di Amerika akan berhenti mengakses platform tersebut jika larangan tersebut berlangsung selama sebulan.