Sempat Mau Diblokir, Bagaimana Nasib TikTok setelah Donald Trump Jadi Presiden?
Saat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Salah satu aplikasi yang paling populer di Apple App Store, TikTok, berisiko untuk diblokir di Amerika Serikat mulai tahun 2025. Namun, sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa Presiden terpilih, Donald Trump, sedang berusaha untuk mencegah pemblokiran aplikasi TikTok.
"Presiden terpilih Donald Trump kemungkinan akan berusaha menghentikan pemblokiran aplikasi TikTok yang direncanakan akan dimulai tahun depan," ungkap seorang sumber yang mengetahui situasi ini, seperti yang dikutip dari 9to5Mac, Kamis (14/11).
Menurut laporan yang sama, aplikasi berbagi video asal Tiongkok ini memiliki batas waktu hingga Januari untuk menemukan pemilik baru di luar Tiongkok. Jika tidak berhasil, TikTok akan kehilangan akses ke pengguna di Amerika Serikat, sesuai dengan undang-undang yang disahkan pada bulan April lalu.
Upaya Donald Trump untuk "menyelamatkan TikTok" merupakan bagian dari janji kampanyenya. Ironisnya, pada masa pemerintahannya yang pertama, Donald Trump telah menciptakan ketegangan regulasi dengan Tiongkok.
Bagaimana nasib TikTok selanjutnya?
Saat ini, berdasarkan undang-undang yang disahkan awal tahun ini dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, larangan terhadap TikTok akan mulai berlaku sehari sebelum Trump kembali menjabat sebagai presiden.
Namun, belum jelas tindakan apa yang akan diambil Trump untuk mencegah TikTok diblokir. Apakah ia akan berusaha menghentikan larangan tersebut sebelum berlaku pada bulan Januari ataukah akan mencoba mengembalikannya setelah ia terpilih kembali? Meskipun demikian, masa depan TikTok di AS masih sangat tidak pasti.
Pemerintah Kanada melarang penggunaan TikTok
TikTok, yang merupakan aplikasi berbagi video terpopuler di dunia saat ini, telah diminta untuk menghentikan operasinya di Kanada.
Menurut laporan dari Engadget pada Kamis (7/11), permintaan tersebut muncul karena pemerintah Kanada menilai bahwa aplikasi dan perusahaan induknya, ByteDance, dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional. Meskipun begitu, pemerintah Kanada masih mengizinkan akses ke aplikasi TikTok, sementara mereka mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
Menteri Inovasi, Sains, dan Industri Kanada, Franois-Philippe, menyatakan bahwa "keputusan ini didasarkan pada bukti yang dikumpulkan selama proses peninjauan serta rekomendasi dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada."
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menilai dampak dari aplikasi tersebut terhadap keamanan negara. Keputusan ini tentunya akan mempengaruhi banyak pengguna TikTok di Kanada yang telah terbiasa menggunakan platform ini untuk berbagi dan menikmati konten video.
TikTok Kumpulkan Informasi Pengguna
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai kemungkinan pengumpulan data pengguna oleh TikTok, yang dianggap dapat diakses oleh pemerintah China.
Sebelumnya, Kanada telah melarang pegawai pemerintahnya untuk mengunduh TikTok di perangkat pribadi mereka, dan Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan serupa.
Saat ini, TikTok, melalui perwakilannya, mengungkapkan bahwa mereka akan menantang kebijakan tersebut.
"Menutup kantor TikTok di Kanada dan kehilangan ratusan pekerjaan bukanlah solusi adil," ungkap juru bicara perusahaan.
Ia juga menambahkan, "kami akan menentang perintah ini di pengadilan."
Langkah yang diambil oleh Kanada ini menandai babak baru dalam kontroversi global mengenai TikTok. Selain itu, keputusan ini berpotensi mempengaruhi banyak konten kreator yang mengandalkan platform tersebut sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan sebagai sumber penghasilan.
