Naik Lagi, Utang Pemerintah Kini Tembus Rp7.805 Triliun
Jika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Jika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Naik Lagi, Utang Pemerintah Kini Tembus Rp7.805 Triliun
Naik Lagi, Utang Pemerintah Kini Tembus Rp7.805 T
Kementerian keuangan melaporkan total utang negara sampai akhir bulan Juni 2023 sebesar Rp7.805,19 triliun.
Jika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
"Sampai dengan akhir Juni 2023, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.805,19 triliun," dikutip dari Buku APBN KiTa edisi Juli 2023, Jakarta, Jumat (28/7).
Rasio utang terhadap PDB pada bulan Juni sebesar 37,93 persen.
Mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yakni 37,85 persen.
Rasio utang pemerintah terhadap PDB masih ada di batas aman atau jauh di bawah 60 persen PDB.
Hal ini sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan masih sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen.
Komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49 persen.
Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04 persen.
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Indonesia Negara Ramah Investasi
Meski demikian, pada awal bulan Juli, lembaga pemeringkat Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dengan stable outlook.
Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi dan diakui aman oleh lembaga
kredibel.
"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," dikutip dari sumber yang sama.
Pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).
Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
