Pekan Depan, Kemenkeu akan Kembali Lelang Aset BLBI Tommy Soeharto

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan melelang lagi aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto hasil sitaan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun lelang akan dilakukan secara online di lelang.go.id pada pekan depan.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Purnama T Sianturi mengatakan, lelang tersebut merupakan lelang berulang setelah lelang pertama dilakukan pada 12 Januari 2021. Hal ini dilakukan agar uang negara dapat dikembalikan.

"Satgas maupun Kementerian Keuangan melakukan upaya berulang agar aset ini bisa terjual dan kemudian uang negara dan hak tagih negara dapat dikembalikan," ujar Purnama, Jakarta, Jumat (22/4).

Setidaknya, ada empat aset tanah yang merupakan barang jaminan perusahaan milik putra bungsu Presiden kedua Indonesia Soeharto. Adapun total luas aset mencapai 1,24 juta meter persegi.

Kemenkeu memasang ketentuan nilai limit pada lelang ini sebesar Rp2,15 triliun dan uang jaminan Rp430,2 miliar. Nilainya turun dari penawaran pada lelang pertama sebesar Rp2,42 triliun dan uang jaminan Rp1 triliun.

"Kita menggunakan nilai yang memang secara ketentuan dibolehkan turun, tapi yang pasti itu masih di atas nilai yang memang dibolehkan undang-undang untuk ditawarkan," jelas Purnama.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 (Kepres 6/2021) jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 diberikan mandat untuk menangani dan memulihkan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti dari dana BLBI.

Aset tersebut merupakan kekayaan negara eks pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah berakhir masa tugasnya pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2004, termasuk aset eks Bank Dalam Likuidasi.

Pasca berakhirnya pengelolaan kekayaan negara oleh BPPN, masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara secara efektif dan efisien.

"Aset negara inilah yang saat ini sedang dilakukan penyelesaiannya oleh Satgas BLBI," kata Purnama.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, nilai aset eks BLBI sebesar kurang lebih Rp110,45 triliun. Adapun aset eks BLBI terdiri atas aset kredit eks BPPN/PPA dan piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp101,8 triliun, aset properti senilai Rp8,06 triliun, aset surat berharga senilai Rp489,4 miliar, aset saham senilai Rp77,9 miliar. Aset inventaris senilai Rp8,47 miliar, dan aset nostro senilai Rp5,2 miliar.