Pemerintah andalkan swasta atasi backlog perumahan

Merdeka.com - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid menegaskan, pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk mengatasi beban backlog perumahan yang pada 2015 lalu terhitung sebesar 11,4 juta unit.

Seperti menekan jumlah masyarakat yang tidak memiliki rumah dari 13,4 juta jadi 11 juta, serta meminimalisir angka rumah tak layak huni dari 7 juta unit menjadi 5 juta unit. Selain itu, pemerintah pun akan mendirikan sekitar 13.500 rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

"Pak Basuki (Hadimuljono, Menteri PUPR) dan Presiden (Jokowi) menekankan, per tahun minimal 1 juta rumah baru terbangun. Kita juga membantu masyarakat, mulai dari membangun gedung yang bagus, menyediakan fasilitasnya, jadi sudah siap huni," tuturnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Menurutnya, minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan itu akan coba disiasati dengan meminta bantuan dari pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk berpartisipasi menyiapkan hunian layak huni, khususnya bagi para MBR.

Untuk itu, Kementerian PUPR mendorong para pengembang besar sektor perumahan pada saat perhelatan REI Mega Expo 2018 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta kemarin. Hasilnya, ada 25 pengembang besar yang siap bantu pemerintah mengatasi permasalahan backlog perumahan tersebut.

"Insya Allah dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), kemudian diprogramkan 13 kota baru mandiri, kalau itu jalan, Insya Allah bisa (mengatasi beban backlog perumahan)," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com