Pemerintah Prioritaskan Skema Kerjasama Swasta Bangun Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memaparkan detail dan rincian skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Ada 3 skema yang diterapkan, yaitu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan partisipasi swasta.

"Sumber terbanyak untuk pembiayaan ibu kota baru ialah dari KPBU," ujar Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Prawiradinata, dalam acara 55th ISOCARpWorld Planning Congress 2019 - Relocating the National Capital di Jakarta, Selasa (10/9).

Untuk rinciannya, sebanyak 19,2 persen dana berasal dari APBN atau sekitar Rp89,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana negara, gedung TNI dan Polri, perumahan ASN, TNI dan Polri, pembebasan lahan, lahan hijau terbuka dan markas TNI.

Kemudian, 54,4 persen dana akan berasal dari skema KPBU, atau sekitar Rp253,4 triliun. Dana ini bakal dialokasikan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif (seperti gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lainnya), infrastruktur yang tidak tertutup dana APBN, sarana kesehatan dan pendidikan, museum serta fasilitas pendukung.

Kemudian sisanya untuk ibu kota baru, 26,4 persen berasal dari swasta, kira-kira Rp123,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun perumahan umum, sains-techno park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6