Prabowo Beri Titah Agar Pemerintah Jangan Terlalu Memaksakan TKDN
Kebijakan ini diambil agar TKDN lebih fleksibel dan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi kepada jajaran menteri terkait untuk mengevaluasi dan menyesuaikan aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini diambil agar TKDN lebih fleksibel dan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang diadakan di Jakarta pada Selasa (8/4). Menurut Prabowo, keharusan yang terlalu ketat dalam penerapan TKDN justru membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.
“Kita harus realistis, jika TKDN dipaksakan, akhirnya kita akan kalah kompetitif. TKDN harus lebih fleksibel,” ujar Prabowo dilansir dari Antara.
Ia menegaskan bahwa kebijakan TKDN yang berlaku saat ini terkesan kaku dan justru membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, mekanisme TKDN harus disesuaikan, termasuk kemungkinan pemberian insentif sebagai alternatif.
“Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja,” tegasnya.
Meskipun ada kekhawatiran terkait pengembangan produk dalam negeri, Prabowo memastikan bahwa ada banyak cara untuk tetap memperkuat industri nasional. Salah satunya dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan teknologi.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyambut baik usulan para ekonom untuk menerapkan prinsip "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia.
Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang serupa dengan negara lain dalam menarik investor, sehingga Indonesia dapat bersaing secara lebih efektif di pasar global.
“Saya tertarik dengan usulan neck to neck atau eye to eye itu luar biasa,” kata Prabowo menanggapi saran tersebut.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan iklim industri yang lebih kondusif, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan deregulasi dengan bijak, yaitu menghapus peraturan yang dianggap tidak efektif dan mempercepat proses perizinan.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang digalakkan oleh Kabinet Merah Putih untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Deregulasi itu memang saya berniat memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, terlalu banyak. Ini sudah jadi misi kita, kita harus laksanakan,” tegas Prabowo.
Kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menciptakan iklim industri yang lebih sehat, mempercepat investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin ketat.
