Wapres JK Kritik Pembangunan Jalur LRT Melayang di Daerah, Ini Respons Adhi karya

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan Light Rail Transit (LRT) di daerah (bukan di kota) yang dibuat melayang atau elevated. Menurut JK, pembangunan jalur LRT di daerah akan lebih efisien jika dibangun di darat. Tak hanya itu, Wapres JK juga mengkritik biaya pembangunan jalur LRT yang memakan biaya Rp 500 miliar per Kilometer (Km).

Kontraktor proyek, PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjawab langsung kritikan Wapres JK. Pertama, jalur LRT di daerah harus dibuat melayang atau bersebelahan dengan tol untuk pertimbangan integrasi moda transportasi dan juga biaya.

"Pak JK mengatakan bahwa transportasi masal minimal berjarak 100 Km. Nah panjang total LRT Jabodebek hanya 44,3 Km, sehingga integrasi dengan moda lain supaya bisa mencapai 100 Km menjadi penting. Sehingga kita mempunyai banyak titik pertemuan dengan moda lain," tutur Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin (14/1).

Pertimbangan lain yaitu untuk menghindari perlintasan sebidang jalan. Perusahaan mengaku telah memikirkan secara matang terkait hal tersebut.

"Mengenai masalah elevated, non elevated ini butuh kajian mendalam. Jakarta merupakan kota berkembang tapi transportasi massalnya tertinggal dari kota itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari infrastruktur transportasi, opsi yang diambil adalah elevated," ujarnya.

Adapun persoalan terakhir yang menjadi pertimbangan Perseroan adalah biaya atau dari nilai investasi yang diraih ke depannya. "Dan jangan lupa ini berbeda dengan jalan tol, untuk kereta kita tidak membangun jalan saja. Tapi kita juga bangun sistem dan menyiapkan lokasi workshop. Untuk menyimpan dan maintenance jangka pendek dan menengah. Itu dinamakan depo. Depo untuk LRT 12 hektar dan ini tidak ada panjangnya," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6.com