Kementerian Pariwisata bantah beri penghargaan pada Roro Fitria
Merdeka.com - Kementerian Pariwisata membantah telah memberikan penghargaan kepada artis Roro Fitria sebagai salah satu artis yang paling peduli dengan budaya Indonesia. Kementerian Pariwisata tidak pernah memberikan penghargaan kepada Roro.
"Dari catatan kami bahwa sampai saat ini Kementerian Pariwisata tidak pernah memberikan penghargaan kepada artis penyanyi yang dimaksud," kata Director of Public Communication Kementerian Pariwisata Vinsen Jemadu dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5).
Vinsen menjelaskan, saat lembaga ini bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 5 tahun lalu, juga tidak ada catatan memberikan penghargaan kepada Roro. "Sepengetahuan kami bahwa tidak pernah memberikan penghargaan yang dimaksud," ujarnya.
-
Mengapa oplet Rano Karno tidak dicantumkan di LHKPN? 'Informasinya Oplet ini memang bukan alat transportasi resmi, ya. Mungkin properti film. Yang jelas untuk saudara RK tidak mencantumkan kepemilikan Oplet sebagai miliknya,' kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa hotel Tommy Soeharto tidak pernah digunakan? Namun, sampai sekarang belum pernah digunakan sama sekali.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Kapolri tidak hadir di HUT PP Polri? “Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.“
-
Siapa yang diremehkan? Awalnya, Seno kerap kali diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya karena dianggap hanya membantu istrinya.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Sebelumnya, Roro mengaku mendapatkan penghargaan dari Menteri PU dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
Dalam berita sebelumya juga terdapat kesalahan penulisan Menteri PU dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Nama kementerian tersebut tidak ada. Koreksi berita ini dilakukan atas berita dengan judul "Dapat penghargaan dari Menteri Kebudayaan, Roro Fitria bersyukur" yang diunggah pada 23 Mei 2015. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Bali I Wayan Koster buka suara terkait batalnya Pulau Dewata menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games 2023.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.
Baca SelengkapnyaBahlil juga menyatakan tidak pergi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, karena memiliki banyak agenda di lembaga penanaman modal yang dipimpinnya.
Baca SelengkapnyaSebelumnya UNHCR menyatakan tidak pernah meminta tempat atau pulau untuk pengungsi Rohingya
Baca SelengkapnyaHeru memastikan kontes tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum korban menegaskan, pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemilihan rektor Universitas P
Baca SelengkapnyaSuharso menilai Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional dalam bekerja. Sehingga tak terlintas dalam benaknya, jika ingin mundur dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaRektor Unika menceritakan dihubungi orang mengaku polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko
Baca SelengkapnyaSYL juga menegaskan tidak pernah ada istilah tawar menawar.
Baca SelengkapnyaBuro Happold mengaku tidak diminta ataupun mendesain stadion yang masih menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.
Baca Selengkapnya