Setnov didesak mundur, Golkar berpegang keputusan rapat pleno

Merdeka.com - Desakan agar Setya Novanto dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, datang dari berbagai penjuru. Namun Novanto sampai sekarang masih kokoh di puncak beringin maupun pucuk lembaga wakil rakyat.

Berdasarkan hasil rapat pleno Selasa (21/11) lalu Novanto tetap dipertahankan sebagai Ketua DPP Partai Golkar sampai ada putusan praperadilan terkait kasus korupsi e-KTP yang menimpanya. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah menerima surat dari Novanto agar tidak dilakukan penonaktifannya sebagai Ketua DPR.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Maman Abdurrahman tidak mau berkomentar banyak mengenai maraknya desakan mundur terhadap Novanto. Dia hanya mengatakan bahwa sampai hari ini partainya masih berpegangan pada hasil rapat pleno beberapa waktu lalu.

"Pijakan DPP pada hari ini adalah hasil keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang berlangsung sangat demokratis," kata Maman dihubungi, Kamis (23/11).

Menurut Maman, setiap kader berhak menyampaikan aspirasi apapun terutama terkait dengan desakan mundur pada Novanto. Dia melanjutkan bahwa nantinya aspirasi itu akan disampaikan sesuai aturan main yang ada di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Yang terpenting semua saluran aspirasi tersebut adalah sesuai dengan aturan main maupun konstitusional partai," ucapnya.

Diketahui, dalam rapat pleno Selasa (21/11), Golkar telah menunjuk Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) menggatikan Novanto. Idrus akan berhenti jadi Plt jika praperadilan Novanto dikabulkan. Tetapi jika Novanto kalah dalam praperadilan, Partai Golkar akan secepatnya menggelar Munaslub.