CEK FAKTA: Dikti Sebut Surat Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi 2021 Palsu
Merdeka.com - Beredar surat Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang diklaim berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Seluruh Indonesia.
Isi surat tersebut tertulis bahwa pihak penyelenggara pendidikan wajib menyampaikan data dan informasi tenaga pengajar seperti Identitas perguruan tinggi, struktur organisasi dan biodata pengajar serta dikirimkan melalui e-mail yang tercantum pada surat tersebut.
Penelusuran
-
Mengapa akun Facebook @PERTAMINA GROUP 2024 menyebarkan informasi lowongan palsu? Kesimpulan Postingan mengenai lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Pertamina Marine Solutions oleh akun Facebook @PERTAMINA GROUP 2024 merupakan konten tiruan dan hoaks.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Siapa saja yang menjadi korban lowongan kerja palsu? Data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat, sebanyak 823 korban terjerat penipuan lowongan kerja berbasis online oleh jaringan internasional sepanjang 2022 hingga 2024.
-
Apa modus baru penipuan lowongan kerja? Kesaksian Korban Belum lama ini, terungkap modus kejahatan baru yang menyasar para pencari kerja. Diungkap sejumlah korban yang baru saja melakukan interview di salah satu lokasi berkedok perusahaan di Duren Sawit, pelaku membujuk agar sejumlah uang diserahkan. Bukan tanpa alasan, para korban turut dijanjikan segera mendapat pekerjaan impian. Sontak, uang tersebut diminta pelaku. 'Kalau mau, ya saya bilang ada Rp50 ribu. Udah, Rp100 ribu aja katanya. Ya sudah, saya kasih Rp100 ribu,' terangnya.
-
Apa saja modus penipuan lowongan kerja? Ingat, pemberi kerja yang resmi tidak akan meminta pembayaran apa pun selama proses perekrutan. Jika ada yang meminta biaya perekrutan, deposit, atau biaya wawancara maka waspadalah. Sebab, ini seringkali merupakan modus penipuan loker palsu.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan surat yang beredar adalah surat palsu.
Dalam akun Instagram @ditjen.dikti yang sudah verified, surat tersebut berisikan informasi yang tidak benar mengenai Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Tahun 2021.
©Instagram Ditjen Dikti"Surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi beredar lagi di kalangan masyarakat melalui media sosial. Surat tersebut berisikan informasi yang tidak benar mengenai Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Tahun 2021. Mari bantu sebarkan informasi ini ke #InsanDikti lainnya untuk menghentikan informasi yang tidak benar ini." tulis akun @ditjen.dikti.
Kesimpulan
Surat mengenai Pendataan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang mengatasnamakan Ditjen Dikti Kemendikbud adalah surat palsu.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT
Baca SelengkapnyaKemenkes tidak pernah menerbitkan surat undangan Sosialisasi SE Rekrutmen Bantuan Biaya Fellowship Dokter Spesialis
Baca SelengkapnyaPolisi turun tangan mengusut dugaan pemalsuan yang dilakukan peserta PPDB.
Baca SelengkapnyaPlh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.
Baca SelengkapnyaKasus ini diawali pengecekan nilai oleh Tim Pengawasan PPDB Jabar bersama Panitia PPDB SMAN 1.
Baca SelengkapnyaPelaku telah menipu dua orang dan total kerugian sekitar Rp20 juta.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menemukan dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa mobilisasi pemilih secara ilegal.
Baca SelengkapnyaKejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.
Baca Selengkapnyaketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaPer Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.
Baca Selengkapnya