CEK FAKTA: Disinformasi Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik
Merdeka.com - Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan pemerintah putuskan tak larang mudik lebaran di tengan pandemi virus corona Covid-19.
Informasi tersebut disebar oleh akun Facebook Diati Wuryandari pada 9 Mei 2020 yang mengunggah video dari Kompas TV dengan judul "Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik Lebaran".
Unggahan diberi keterangan; Pemerintah Putuskan Tak larang Mudik Lebaran...
-
Kenapa video tersebut diklaim tidak benar? Sehingga secara keseluruhan isi dan narasi video tidak ada kaitannya dengan Anies yang ditetapkan sebagai tersangka terkait JIS.
-
Kenapa informasi di video itu salah? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar. Faktanya, video yang beredar berisi beberapa klip yang tidak saling berkaitan.
-
Apa yang diklaim video tersebut? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Mengapa klaim gambar hoax ini keliru? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang 'tak terelakkan' antara keduanya.
-
Apa yang diklaim di video tersebut? Dalam video berisi gabungan dari berbagai macam video yang ditambah dengan narasi dari bahwa Jokowi dan Kapolri CEK FAKTA: Hoaks Presiden Jokowi dan Kapolri Copot Polda Jabar Karena Batalkan Sidang Pegi Beredar sebuah video yang menarasikan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat (Jabar) karena batalkan persidangan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Pegi Setiawan alias Pegi.
-
Apa yang diklaim dalam video? Viral unggahan video di Reels Facebook yang mengklaim jika kacamata hitam dapat menyebabkan penggunanya terkena kanker kulit. Pembicara dalam video tersebut menilai, bahwa memakai kacamata hitam justru meningkatkan bahaya dari radiasi ultraviolet matahari untuk mengurangi risiko kanker kulit.
Penelusuran
Tim Cek Fakta Merdeka.com menelusuri terkait putusan pemerintah tak melarang mudik saat lebaran dengan memasukan judul "Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik Lebaran"
Hasilnya terdapat video serupa yang diunggah Kompas TV pada 2 April 2020 dengan judul "Tak Dilarang Mudik, Pemudik ODP Tetap Wajib Karantina 14 Hari"
©2020 Merdeka.comJAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam rapat terbatas antisipasi mudik lebaran tahun 2020, pemerintah memutuskan tidak melarang aktivitas mudik lebaran tahun ini.
Meski tak ada larangan, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mudik.
Sementara bagi masyarakat yang mudik dan berstatus ODP terkait Covid-19, maka diharuskan menjalani karantina 14 hari di kampung halaman.
Di program Rosi, Kamis (02/04) malam, Menko Maritim dan Investasi yang juga pelaksana tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, butuhnya dukungan banyak pihak untuk memastikan pemudik yang berstatus ODP untuk mengikuti aturan karantina.
"Semua tokoh-tokoh influencer, tim ulama, pendeta, semua lah ini rame-rame memberikan penjelasan. Mau berapa persen berhasil ya kita lihat, kan nggak bisa juga kita bikin lockdown atau nggak boleh mudik akan 100 persen berhasil? Nggak juga," ucap Luhut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo berencana mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah hari raya idul fitri.
Hal ini dimaksudkan untuk menenangkan masyarakat yang berpotensi tak bisa mudik di tengah wabah korona.
Nantinya saat hari libur pengganti mudik, pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur mudik seperti yang dilaksanakan saat mudik lebaran.
Sementara, mencegah penyebaran Covid-19 saat mudik lebaran, pemerintah meminta para pemudik tetap mengikuti imbauan physical distancing atau pembatasan jarak fisik dalam kendaraan yang digunakan saat mudik.
Sementara itu, dalam artikel Merdeka.com berjudul "Pandemi Corona, Presiden Jokowi Putuskan Melarang Masyarakat Mudik" yang dimuat pada 21 April 2020.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan melarang seluruh masyarakat untuk mudik. Sebelumnya Mantan Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan larangan bagi ASN, TNI, dan Polri untuk mudik.
"Pada minggu lalu, saya melarang ASN, TNI, Polri, hari ini rapat hari ini mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, persiapan-persiapan dengan ini kita siapkan," jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait arus mudik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
Kesimpulan
Klaim video menyebutkan pemerintah memutuskan tidak melarang mudik lebaran adalah keliru. Informasi tersebut adalah video lama yang tayang di Kompas TV pada 2 April 2020.
Faktanya Presiden Jokowi telah memutuskan melarang seluruh masyarakat untuk mudik saat membuka rapat terbatas terkait arus mudik di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2020). (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cek fakta merdeka.com menelusuri terkait klaim Jokowi terbitkan Perpres dan Perppu bubarkan Al-Zaytun.
Baca SelengkapnyaDalam video berisi gabungan dari berbagai macam video yang ditambah dengan narasi dari bahwa Jokowi dan Kapolri
Baca SelengkapnyaBenarkah Prabowo menolak Kaesang maju di Pilgub Jakarta? Begini penelusurannya
Baca SelengkapnyaUnggahan berdurasi 4 menit 33 detik itu sudah memperoleh 141.000 tayangan dan 3.200 komentar.
Baca SelengkapnyaSimak penelusuran soal Menteri Basuki diklaim mundur dari kabinet
Baca SelengkapnyaHasto menerangkan, video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat lebaran tidaklah benar.
Baca SelengkapnyaBeredar video Jokowi menyebut keluar dari APEC karena tak sejalan dengan pendapat AS.
Baca SelengkapnyaBeredar unggahan terbongkarnya kecurangan PDIP demi menang Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaUnggahan video mengklaim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinonaktifkan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi pun mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja membangun Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca Selengkapnya