CEK FAKTA: Hoaks Gubernur NTB Minta Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada 2020
Merdeka.com - Beredar surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020.
Surat permintaan dana bantuan Pilkada 2020 tertanggal 9 November 2020 itu juga mendapat cap dan tanda tangan dari Gubernur NTB saat ini, Zulkieflimansyah.
Penelusuran
-
Bagaimana Polda Bali memastikan informasi itu hoax? 'Kami langsung koordinasi dengan Kabiro Kompas wilayah Bali dan Kompas tidak ada berita di Website kompastv.com untuk tangga 13 Juni 2024, redaksionalnya juga berbeda dengan Kompas TV, dan itu berita hoaks karena logo Kompas TV di palsukan oleh oknum tersebut,' kata Kombes Jansen dilansir dari akun Instagram Polda Bali.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran informasi? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Bagaimana cara PTPS memastikan proses pemungutan suara di Pilkada 2024 berjalan dengan integritas? Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan keabsahan proses pemungutan suara selama pemilihan. Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya proses pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
Bagaimana cara untuk memastikan kebenaran informasi yang kita dapat? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pemerintah Provinsi NTB, menyebut surat yang beredar terkait permintaan pengamanan Pilkada tersebut hoaks.
Melalui akun media sosial, Pemprov NTB sangat mudah dikenali sebagai informasi palsu. Terlebih, banyak kecacatan dalam surat yang terlihat seperti resmi itu.
©Facebook Humas NTBBerikut Bantahan Pemprov NTB, melalui akun Facebooknya yang dipublikasi pada 10 November:
Bisa jadi pembuat surat Hoax ini pandai soal tata naskah. Tapi kadang ada saja celah yang membuatnya menjadi cacat. Misalnya penomoran surat, penulisan Salam menggunakan salam sejahtera, pengaturan spasi surat dan penulisan nama pejabat kalau di surat biasa begini pasti lengkap dengan gelarnya.
Di Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB sejak 2 Tahun yang lalu kami memiliki Aplikasi GSMH (Governor Social Media Handling) dalam manajemen PRCC (Public Relation Command Center) yang berbasis Artificial Intelegent. PRCC bahkan sudah memiliki HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Melalui Manajemen PRCC, kami bisa memantau perkembangan media sosial sehingga bisa menjadi feedback dalam memberikan pelayanan informasi, mencermati isu dan kehendak netizen yang berkembang dan menjadi rekomendasi strategis kepada pimpinan.
Kami himbau warga NTB tetap berhati-hati, modus penipuan mengatasnamakan momentum pilkada juga marak di beberapa provinsi di Indonesia. Ayo bijak bermedia sosial, segera cek dan recek setiap dokumen dan berita yang diragukan validitasnya.#pilkadadamai#ntbbersihdanmelayani#manajemenPRCC#surathoax#ntbgemilang
Kesimpulan
Surat edaran mengatasnamakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020 adalah palsu. Terlebih, banyak kecacatan dalam surat yang terlihat seperti resmi.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT
Baca SelengkapnyaAkun TikTok diduga telah mengunggah video editan dari foto tangkapan layar media
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan membantah ada pakta integrigas BIN dan PJ Bupati Sorong menangkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaAkun WA tersebut mencatut nama serta foto profil Ridwan Kamil
Baca SelengkapnyaAkun WhatsApp catut nama Pj Gubernur Bali saat dilantik di Jakarta kemarin itu adalah nomor palsu.
Baca SelengkapnyaBeredar link pemberian BLT el nino sebesar Rp400.000
Baca SelengkapnyaBeredar klaim BNI menawarkan promo ramadan berhadiah rumah hingga mobil mewah
Baca SelengkapnyaBeredar selebaran digital yang menyebutkan adanya Program Sosial Rp5 juta per bulan yang mengatasnamakan TKN.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hoaks yang berkembang di tengah masyarakat dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
Baca SelengkapnyaIrjen Sandi Nugroho membantah isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaPegiat Mafindo Niken Setyawati berharap berita palsu dapat diminimalisasi mengingat calon-calon peserta pilkada kali ini jauh dari kontroversi.
Baca Selengkapnya