CEK FAKTA: Hoaks Pemerintah Indonesia Berlakukan Pajak Ekspor Nikel 1000 Persen

Merdeka.com - Klaim Jokowi menaikkan biaya ekspor nikel sebesar 1000 persen beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah salah satu pengguna Facebook disebutkan, kenaikan ini merupakan imbas dari kekalahan Indonesia di Badan Perdagangan Dunia (WTo).

Berikut klaim yang disebarkan.

Indonesia membalas, naikkan 1000% pajak ekspor nikel ke eropa, delegasi uni eropa geruduk istana....

Dalam video itu juga diklaim bahwa kebijakan ini diambil Jokowi untuk balas dendam terhadap Uni Eropa yang telah menggugat kebijakan Indonesia.

Diketahui Indonesia telah digugat Uni Eropa ke WTO atas kebijakan yang diambil Indonesia untuk melarang aktifitas ekspor nikel. Presiden Jokowi menyatakan atas pelarangan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi di dalam negeri, nilai ekspor nikel mengalami loncatan yang signifikan.

Penelusuran

Dilansir dari artikel merdeka.com yang diunggah 2 Agustus, pemerintah Indonesia memang telah memiliki rencana untuk menerapkan pajak ekspor nikel. Tujuannya, pemerintah ingin meningkatkan hilirisasi komoditas dalam negeri. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani. Ajib menambahkan kebijakan pengenaan pajak ekspor nikel dinilai bagus jika dilihat dari sisi penerimaan negara.

"Bagus, untuk intensifikasi penerimaan pajak dari sisi budgeting (anggaran) dan menjadi disinsentif fiskal untuk sisi regulerend (mengatur). Jadi, fungsi pajak bisa optimal," ujar Ajib, dikutip dari Kontan.co.id.

Meski begitu, Ajib menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan tarif pajak di atas 5%.

Cek fakta melakukan penelusuran lebih lanjut menggunakan kata kunci "pajak ekspor nikel" tetapi tidak ditemukan adanya artikel yang kredibel mengenai penerapan secara resmi pajak ekspor nikel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam artikel cnbcindonesia.com menyebut hingga saat ini pengaplikasian perencanaan mengenai penerapan pajak ekspor untuk hilirisasi nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) masih dalam proses.

"Kita masih kaji, kan harus melibatkan beberapa kementerian sudah siap atau belum. Kita lihat juga nanti, kan kita juga punya customer dan itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan juga, kita evaluasi lah," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (25/11/2022).

Kesimpulan

Klaim pemerintah Indonesia menerapkan pajak ekspor nikel sebesar 1000 persen adalah hoaks. Tidak ada sumber kredibel yang membenarkan klaim itu.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi

https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-soal-penerapan-pajak-ekspor-nikel-masih-butuh-diskusi.htmlhttps://nasional.kontan.co.id/news/ekspor-nikel-bakal-dikenakan-pajak-begini-dampaknya-ke-penerimaan-negarahttps://www.cnbcindonesia.com/news/20221125143703-4-391258/pajak-ekspor-nikel-siap-diberlakukan-ini-kata-menteri-esdmhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20221130103026-4-392416/jokowi-buka-bukaan-alasan-uni-eropa-ngotot-gugat-ri-ke-wto

Reporter Magang: Aslamatur Rizqiyah (mdk/lia)