CEK FAKTA: Hoaks Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Membuat Warga Jakarta Ricuh

Merdeka.com - Sebuah video beredar di YouTube menyebutkan warga Jakarta mengamuk akibat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024.

Video tersebut berjudul: “PENUNDAAN PEMILU BIKIN WARGA JAKARTA NGAMUK MARAH BESAR”

Selain itu juga terdapat keterangan “WARGA JAKARTA KEMBALI NGAMUK PENUNDAAN BERBUNTUT PANJANG HINGGA RICUH TOTAL” pada thumbnail video.

Penelusuran

Cek fakta merdeka.com telah melakukan penelusuran dengan menonton keseluruhan video berdurasi 8:02. Hasilnya, judul dan keterangan pada thumbnail tidak sesuai dengan isi video.

Video tersebut hanya berisi gabungan video Surya Paloh mengunjungi Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, serta Jokowi sedang saat bertugas sebagai presiden.

Salah satu potongan video tersebut identik dengan video Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat yang diunggah YouTube Kompas.com pada 5 Maret 2023 berjudul “Disambut Marching Band, Surya Paloh Kunjungi Prabowo di Hambalang”

Sedangkan narasi pada video tersebut identik dengan artikel yang diunggah makassar.antaranews.com pada 3 Maret 2023 berjudul “Pengamat menilai putusan penundaan Pemilu 2024 tidak sejalan konstitusi”

Artikel tersebut berisi sejumlah pengamat politik dan hukum dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Utara, menilai keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024, tidak sejalan dengan konstotusi Undang-Undang Dasar 1945.

Dilansir dari merdeka.com, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi berpandangan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan amar putusan pengadilan negeri (PN), dalam hal ini PN Jakarta Pusat.

Ia lalu menyampaikan penundaan pemilu hanya dapat dilakukan jika ada perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, Puadi menjelaskan putusan perdata tidak memiliki sifat erga omnes, yakni berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sampai saat ini pula, tidak ada pemberitaan yang menunjukkan adanya kericuhan warga DKI Jakarta akibat putusan penundaan Pemilu 2024 yang dijatuhkan PN Jakpus.

Kesimpulan

Video yang menyebutkan warga Jakarta mengamuk akibat putusan PN Jaksel yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024 adalah hoaks. Isi video berbeda dengan judul dan keterangan pada thumbnail video.

Faktanya, sampai saat ini tidak ada pemberitaan yang menunjukkan adanya kericuhan warga DKI Jakarta akibat putusan yag dijatuhkan oleh PN Jakpus.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi

https://www.youtube.com/watch?v=DOyeXxKXX9w&t=335shttps://www.youtube.com/watch?v=cTDsS3EmQgkhttps://makassar.antaranews.com/berita/466227/pengamat-menilai-putusan-penundaan-pemilu-2024-tidak-sejalan-konstitusihttps://www.merdeka.com/politik/bawaslu-tegaskan-penundaan-pemilu-tak-mungkin-bisa-hanya-dengan-putusan-pn-jakpus.html

Reporter Magang: Azizah Paramayu (mdk/lia)