Follow
CEK FAKTA: Tidak Benar Mahkamah Agung Amerika Serikat Membatalkan Vaksinasi Universal
Merdeka.com - Kabar Mahkamah Agung Amerika Serikat telah membatalkan vaksinasi masal atau universal beredar di aplikasi WhatsApp.
Narasi tersebut juga mengatakan bahwa gugatan untuk membatalkan vaksinasi universal diajukan oleh Robert F. Kennedy Jr.
"Breaking News: Mahkamah Agung AS telah membatalkan Vaksinasi universalDi Amerika Serikat, Mahkamah Agung telah membatalkan vaksinasi universal. Bill Gates, Kepala Spesialis Penyakit Menular As Fauci, dan Big Pharma telah kalah dalam gugatan di Mahkaman Agung AS, gagal membuktikan bahwa semua vaksin mereka selama 32 tahun terakhir telah aman untuk kesehatan warga! Gugatan itu diajukan oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Senator Kennedy.Robert F. Kennedy Jr.: “Vaksin COVID baru harus dihindari dengan segala cara."
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Siapa yang menyatakan bahwa mpox bukan efek samping vaksin? Juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, menjelaskan bahwa mpox dan Covid-19 merupakan dua penyakit yang berbeda.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang mengatakan UU MD3 tidak direvisi? 'Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini,' kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa itu vaksin kanker Rusia? Vaksin kenker berteknologi mRNA ini diklaim tidak hanya mampu menekan pertumbuhan tumor, tetapi juga mencegah penyebarannya (metastasis).
Penelusuran
Setelah ditelusuri, melansir dari situs usatoday.com, tidak ada catatan yang menunjukkan adanya pembatalan vaksinasi dari Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat belum memutuskan melawan mandat vaksin. Organisasi pemeriksa fakta independen membantah kabar tersebut dan menyebut informasi itu palsu serta pernah beredar di media sosial tahun lalu.
Pemerintah Federal Amerika Serikat belum memutuskan mewajibkan vaksinasi massal. Begitupun Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan mewajibkan vaksin.
Dari penelusuran arsip kasus dan gugatan tidak ditemukan mengenai tentang vaksinasi universal. Penelusuran dilakukan dari Proyek Oyez, arsip Mahkamah Agung tidak resmi.
Pencarian di situs pengadilan juga tidak menemukan keputusan terbaru tentang vaksin. Dan tidak ada kasus dalam pencarian yang menyebut Gates dan Fauci sebagai terdakwa bersama.
Tidak ada undang-undang federal yang mengamanatkan vaksin untuk semua warga negara. Sebaliknya, negara bagian dan pengusaha umumnya memiliki hak untuk meminta vaksinasi.
Kesimpulan
Klaim bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah membatalkan vaksinasi universal adalah keliru. Mahkamah Agung AS belum mengeluarkan keputusan mewajibkan vaksin.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/29/fact-check-supreme-court-didnt-cancel-universal-vaccination/7473627002/https://m.liputan6.com/cek-fakta/read/4709442/cek-fakta-tidak-benar-mahkamah-agung-amerika-serikat-batalkan-vaksinasi-universal (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan wewenang MK.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."
Baca Selengkapnya
Menurut Komisi III, tak perlu ada perubahan undang-undang agar putusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden berlaku.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Baca Selengkapnya
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK 2023-2028.
Baca Selengkapnya
Kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Hal itu dalam rangka menjawab dalil gugatan terhadap Ketua MK Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Aturan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga yang dapat mengubahnya DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Baca Selengkapnya
Keputusan tersebut pun sempat diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Lolly mengaku belum ada komunikasi dari KPU ke Bawaslu terkait rencana perubahan Peraturan KPU (PKPU).
Baca Selengkapnya
MK menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui dalam UU Adminduk.
Baca Selengkapnya