CEK FAKTA: Tidak Benar Mensos Risma Akan Hapus BLT
Merdeka.com - Informasi terkait Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menghapus semua Bantuan Langsung Tunai (BLT) beredar di media sosial.
Salah satu yang diunggah di Facebook berupa tangkapan layar artikel berita berjudul "Gawat! Semua BLT akan Dihapus Kedepannya, Ini Penjelesen Mensos Risma"
©Liputan6.comPenelusuran
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa BP2MI membantah informasi itu? 'Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar,' kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Kenapa bansos beras dihentikan? 'Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. 'Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Feb 2024 terakhir kampanye, 11-13 Feb 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,' sambung Arief.
-
Kapan bansos beras dihentikan? Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
-
Kenapa BRI menyatakan informasi tersebut adalah hoaks? Dikutip dari situs Kominfo, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
-
Kapan Pertalite diklaim akan dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
Hasil penelusuran terkait Mensos Tri Rismaharini menghapus semua BLT tidak benar, dilansir dari merdeka.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras membantah adanya kabar rencana penghapusan Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa BLT di 2021 oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sehingga, penyaluran BLT dipastikan akan tetap dilanjutkan pada tahun depan.
"Ya, jadi bansos tunai tetap akan dilanjutkan. Jadi, tidak ada saya kira untuk satu perubahan dan penghapusan berkaitan BLT yang ada di Kementerian Sosial," tegasnya dalam webinar bertajuk Kaleidoskop 2020, Selasa (29/12).
Bahkan, Kementerian Sosial justru saat ini terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran BST. Sehingga waktu penyaluran bisa lebih cepat namun juga tetap akuntabel.
"Untuk (BST) tahun 2021 kita sudah mulai siapkan. Kita juga akan mengadeng PT Pos untuk menyalurkan bantuan sosial tunai dengan beberapa perbaikan," terangnya.
Dia menyebut, upaya perbaikan sistem itu dengan meminta PT Pos untuk menciptakan aplikasi khusus yang bisa diakses secara digital agar bisa dipantau secara real time. Sehingga dapat memenuhi ketentuan terkait akuntabel.
"Jadi satu sistem ini bisa betul-betul secara rela time kita bisa mendapatkan informasi terhadap bansos yang disalurkan dimana dan juga waktunya bisa lihat secara langsung," tandasnya.
Selain itu, dalam artikel merdeka.com berjudul "Siapkan Rp110 Triliun untuk Dana Bansos, Jokowi Minta Harus Tepat Sasaran" Pemerintah akan menggelontorkan Rp 110 triliun untuk bantuan sosial. Uang tersebut disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
"Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp 110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
Dia menjelaskan untuk program kartu sembako telah disiapkan Rp45,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran bansos pangan bagi 18,8 juta penerima manfaat.
"Masing-masing Rp200.000 per bulan, per penerima," ungkap Jokowi.
Sementara untuk program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah akan menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai sebesar Rp12 triliun bagi 10 juta KPM. Masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.
Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun.
Kepala Negara meminta data penerima manfaat sudah rampung. Dia juga meminta untuk melibatkan daerah dalam melakukan perbaikan data.
"ini harus betul-betuk sudah clear sehingga tepat sasaran libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data," ungkap Jokowi.
Kesimpulan
Klaim Mensos Risma akan menghapus BLT adalat tidak benar. Kemensos menyatakan penyaluran BLT dipastikan akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Benarkah pertalite dihapus pada 17 Agustus? Simak penelusuran
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaSkema subsidi LPG mempertimbangkan banyak pihak, khususnya pelaku UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya