4 cara tangkal ISIS berkembang di Indonesia

Merdeka.com - Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) sangat aktif melebarkan sayap ke seluruh dunia. Termasuk yang jadi sasaran rekrutmen adalah Indonesia. Terbukti, belasan WNI terjaring operasi petugas perbatasan Turki bulan lalu, karena berusaha menyusup ke Suriah.

Informasi dari Komisi I DPR menyatakan 514 WNI sudah bergabung dengan militan pejuang khilafah Islamiyah setahun terakhir.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan pemerintah harus lebih preventif untuk mengurangi radikalisasi masyarakat Indonesia.

Apalagi, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar seluruh dunia sangat rentan disusupi ISIS. Sudah muncul informasi bahwa calon militan dari Tanah Air ditawari gaji besar bila bergabung dengan pasukan khilafah.

BNPT meyakini momentum deradikalisasi belum terlambat, mengigat militan di Irak dan Suriah masih lebih banyak merekrut warga sekitar Timur Tengah dan Eropa.

Berikut rangkuman empat saran BNPT maupun pakar terorisme supaya Indonesia sanggup menangkal perkembangan simpatisan ISIS di Tanah Air:

Keluarkan Perppu larang WNI ke wilayah konflik

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yang bertujuan untuk mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) bepergian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik.

Hal ini dimaksudkan untuk menangkal pengaruh ideologis, dan mengamankan para WNI dari gelombang konflik yang sebenarnya tak mereka pahami secara rasional.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan Perppu mengenai larangan bagi WNI, untuk bepergian ke negara atau wilayah konflik. Hal itu dimaksudkan selain untuk kemanan, juga untuk menangkal penyebaran ideologis yang mereka dapatkan di negara berkonflik tersebut. Karena daerah yang berkonflik itu banyak gerakan radikal, dan ini adalah bentuk early warning system," kata Jubir BNPT Irfan Idris.

Jangan biarkan WNI yang gabung ISIS pulang ke RI

Pengamat terorisme asal Universitas Indonesia (UI), Nasir Abbas mengatakan pemerintah wajib mewaspadai masih banyaknya kelompok-kelompok, yang masih bersikeras menginginkan agar Indonesia menjadi negara Islam.

Nasir menjelaskan, tertangkapnya 16 WNI oleh otoritas Turki, merupakan bukti bahayanya potensi para WNI yang ingin melakukan jihad ala mereka ke Suriah, jika mereka nantinya kembali ke tanah air.

Mantan petinggi Jamaah Islamiah ini juga menegaskan, selain melalui Turki, ternyata banyak juga WNI beserta keluarganya yang berpura-pura berangkat umroh, namun melanjutkan perjalanannya ke Suriah atau keIrak.

"10 tahun lagi, mereka yang sudah berhasil ke Irak atau Syam pasti kangen sama kampungnya Indonesia. Akhirnya mereka bergerak untuk selamatkan Indonesia dan menjadikannya negara Islam. Ini sangat mungkin terjadi," kata Nasir.

Kampanye Indonesia lebih aman dari Irak-Suriah

Simpatisan ISIS tidak menyadari bahwa kondisi di Indonesia sebetulnya sangat damai. Berbeda dari Irak dan Suriah yang kini dirundung konflik.

BNPT menilai bila pemerintah berkampanye mengingatkan betapa damainya Indonesia, maka minat berangkat jihad bisa berkurang.

"Kita mau menciptakan masyarakat yang paham bahwa di sini lebih aman, sehingga bisa membuat mereka tidak mau berangkat. Kenapa mereka harus berangkat ke negara konflik ?" kata Irfan,

Calon jihadis selalu percaya ada kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera di negara berkonflik tersebut. "Sehingga kita harus meyakinkan bahwa yang di sana dianggap nyaman, ternyata lebih aman dan nyaman di sini," imbuhnya.

Memantau kelompok mencurigakan di level RT/RW

Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan  paham radikalisasi sebenarnya sudah lama ditanamkan di dalam budaya kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, sehingga membutuhkan upaya yang ekstra masif untuk melawan paham tersebut.

Karena sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga kerap disuguhi budaya radikaliasi tersebut, melalui ceramah kebencian atau bahkan hasutan berbagai kelompok " kata Idris dalam Bincang Damai BNPT di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

"Upaya menanamkan radikalisasi kepada masyarakat sudah lama. Sementara deradikarilisasi cuma empat tahun, tapi jangan khawatir. Karena deradikalisasi dilakukan oleh semua kelompok. RT/RW juga aktif," imbuhnya.