5 aturan ketat pejabat di China bikin mereka takut korupsi

Merdeka.com - Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Rakyat China pada 2013, Xi Jinping menjalankan program pemberantasan korupsi menyasar para pejabat tinggi pemerintahan. Hasilnya nyata.

Lebih dari 100 pejabat tinggi hingga level menteri, dicokok lantaran terbukti korup. Puluhan bekas pejabat kini menunggu eksekusi setelah divonis mati.

Di era sebelumnya, rakyat hanya bisa kasak-kusuk membicarakan pegawai negeri sipil, maupun pimpinan Partai Komunis selama ini menyelewengkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi.

Sejak Jinping meraih posisinya, dia mengefektifkan kembali Komite Disiplin Partai. Lembaga ini jadi disegani. Banyak aturan dibuat supaya PNS di Negeri Tirai Bambu tak main-main menyelewengkan jabatannya.

Aturan khusus abdi negara ini mengatur soal kinerja, menjaga moral para pegawai, sampai hukuman yang diterima kalau nekat melanggar.

Berikut rangkuman lima aturan paling mengerikan dari Beijing buat sehingga para pejabat tak berani macam-macam, dirangkum merdeka.com dari beragam sumber:

Berani malas, pejabat China gampang dipecat

Beleid baru tentang Aparatur Sipil Negara dilansir pemerintah Republik Rakyat China. Dalam aturan itu, ada poin soal penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan untuk pejabat yang kinerjanya buruk.

Ukuran kinerja buruk itu, seperti dilansir Shanghaiist, Minggu (28/6/2015), adalah bermalas-malasan, tidak kompeten dengan bidang kerjanya, serta terbukti korup.

Aturan yang dirancang Politbiro Partai Komunis China ini diteken langsung oleh Presiden Xi Jinping. Lembaga yang menjalankan aturan itu adalah Badan Pengawas Pusat Disiplin Partai (CCDI).

"Pemantauan kedisiplinan, diukur dari kinerja aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat partai atau korup, menjadi tolok ukur utama," tulis laporan itu.

Beleid tersebut adalah dasar hukum untuk tindakan yang selama ini secara de facto sudah dijalankan Presiden Jinping. Yakni menyikat petinggi partai dari kalangan senior yang terindikasi korup. Belum lama, CCDI menamatkan karir Zhou Yongkang, tokoh senior PKC yang banyak menerima suap di era Presiden Hu Jintao.

Pejabat China tidak boleh buat pemakaman mewah

Partai Komunis China mengatakan akan melarang anggota mereka memiliki pemakaman mewah untuk keluarga dalam gerakan melawan hal mubazir, seperti korupsi dan bermewah-mewahan. Pelarangan diumumkan dalam surat edaran partai.

Dalam surat itu juga disebutkan setiap anggota partai tidak diperbolehkan untuk menerima uang duka dari para pelayat, karena sering ditemukan praktik suap terselubung.

"Anggota partai dan pejabat wajib membuat contoh kesederhanaan, dalam pemakaman misalnya, mereka harus mengkremasi sanak saudara mereka dan menghindari penggunaan nisan yang besar," tulis surat edaran tersebut, seperti dilansir the Guardian, Jumat (20/12/2013).

Penghormatan berlebihan bagi orang meninggal di China diketahui sebagai pembuktian kelas seseorang, namun partai menilai hal tersebut dapat menjadi pemborosan tersendiri.

Pejabat China dilarang beli kue Imlek pakai uang negara

Pejabat China diberitakan dilarang memberi parsel berisi kue bulan menggunakan uang negara. Hal ini diserukan Presiden Xi Jinping dalam programnya melawan korupsi.

Pasalnya kue ini biasa digunakan mereka dalam memberi hadiah terselubung dalam festival tahunan musim gugur, sebut Komisi Pusat Pemeriksa Kedisiplinan Partai Komunis China.

"Di pertengahan festival musim gugur yang dekat dengan hari ulang tahun China ini, kami wajib mengambil sebuah resolusi demi mengakhiri penggunaan uang rakyat," ucap komisi tersebut, mengutip perkataan Presiden Xi, seperti diberitakan the Telegraph, (3/9/2013).

Diketahui, bagi siapapun yang tidak mengindahakan aturan ini, Komisi Kedisiplinan akan segera mengadili tindakan tersebut.  

Pejabat China disuruh lihat koruptor di penjara

Gerakan anti korupsi gaya baru dicanangkan Partai Komunis China. Setiap pejabat partai itu kini mengikuti tur ke penjara-penjara. Mereka diajak menengok rekan yang mendekam di bui karena mencuri uang rakyat.

'Piknik' merasakan penjara itu sudah digelar di Provinsi Hubei. Lebih dari 70 pejabat provinsi itu, bersama istri masing-masing - diajak menemui 15 bekas petinggi yang kini kurus kering karena dicokok polisi.

Times of India melaporkan, Selasa (26/5), foto-foto kunjungan itu dicetak di halaman depan surat kabar Harian Rakyat yang jadi corong pemerintah China.

Ide mengajak pejabat mengunjungi rekannya yang dipenjara dicetuskan pertama kali oleh Komisi Pusat Disiplin Anggota Partai Komunis China (CCDI). "Dengan kunjungan ini, para kader kami dorong untuk lebih memahami hukuman yang mereka terima bila melakukan korupsi," tulis pernyataan tertulis CCDI.

Pejabat China dilarang ikut klub golf

Partai Komunis China melarang anggotanya menjalankan gaya hidup berlebihan dan serampangan. Di antaranya sering menyantap makanan dan minuman mahal, berselingkuh, maupun ikut dalam sebuah klub golf. Edaran ini telah disebar kemarin, kepada seluruh pejabat Negeri Tirai Bambu.

Stasiun televisi Aljazeera melaporkan, Jumat (23/10), edaran ini memang ditujukan mengatur moral para pejabat. Bila melanggar, sanksi yang diterima sangat berat.

Salah satu yang jadi sorotan, dalam edaran pemerintah pusat, adalah kebiasaan banyak pejabat main golf. Jelas disebutkan dalam surat edaran tersebut agar anggota PKC, "tidak memegang atau menggunakan kartu keanggotaan untuk pusat-pusat kebugaran, klub-klub, klub golf, atau berbagai jenis lain kartu konsumen atau memasuki klub-klub golf swasta."

Pelanggaran bisa disanksi peringatan tertulis sampai dicabut keanggotaannya dari partai. Seluruh 88 juta pejabat di China wajib menaati edaran ini.

Pengamat politik China, Willy Lam, mengatakan edaran ini melengkapi aturan sebelumnya yang juga mengatur perilaku pejabat. Misalnya dilarang menggelar pesta dengan dana besar atau membeli kue memakai uang negara. (mdk/ard)