9 Sekolah di Indonesia sebut tudingan Kedubes Turki fitnah keji

Merdeka.com - Kedutaan Besar Turki mendesak pemerintah Indonesia menutup sembilan sekolah yang dulunya didirikan oleh asosiasi pengusaha Turki. Induk Yayasan sekolah-sekolah itu menurut kedubes masih terkait Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD) yang jika dirunut sangat dekat dengan Gerakan Fethullah Gulen. Adapun Gulen dituding dalang kudeta militer. Manajemen sembilan sekolah akhirnya angkat bicara setelah tudingan dari Kedubes disebar melalui situs resmi dan laman Facebook mereka Kamis (28/7) lalu.

Ari Rosandi, mewakili SMA Pribadi Depok, bersama sembilan sekolah lainnya masing-masing sudah memiliki yayasan terpisah yang berbadan hukum Indonesia. Izin pendirian sekolah telah mengikuti prosedur sesuai arahan Kemendikbud.

"Sehingga keberadaannya tunduk dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, bukan peraturan perundangan yang berlaku di negara lain," ujarnya seperti dilansir dari keterangan tertulis, Jumat (29/7).

Kerja sama sembilan sekolah tersebut dengan PASIAD terjalin selama 20 tahun. Namun belakangan sejak 1 November 2015 kerja sama pendanaan itu berakhir. " Maka sudah tidak ada lagi secara kelembagaan dengan lembaga Pasiad dari Turki," kata Ari.

Ketika masih bernaung di bawah PASIAD, pihak yayasan mengklaim dukungan penuh justru diberikan oleh pemerintah Turki. Reccep Tayip Erdogan, saat itu masih menjabat perdana menteri, melawat ke lokasi yang menjadi embrio Sekolah Teuku Nyak Arif Fatih Banda Aceh pada 2005, sebagai paket bantuan pemulihan pascatsunami. Sementara mantan Presiden Abdullah Gul berkunjung ke Sekolah Kharisma Bangsa di Tangerang Selatan pada 2011. Kini setelah hubungan Gulen dengan Partai Keadilan Pembangunan (AKP) bubar jalan pada 2013, semua lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan terorisme.

Pihak yayasan menyesalkan tudingan itu karena mengesankan sekolah-sekolah unggulan yang mereka kelola sebagai lembaga radikal. Sedangkan, menurut yayasan, banyak pelajar di Kharisma Bangsa hingga Sekolah Kesatuan Bangsa memiliki prestasi mencolok, baik akademik maupun non-akademik.

"Kami tegaskan bahwa sekolah-sekolah kami tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi kegiatan yang mengarah kepada tindakan terorisme," imbuhnya.

"Rilis KBRT, merupakan fitnah keji yang jauh dari norma hukum serta etika dan dapat merusak citra sekolah-sekolah kami. "

Dalam keterangan pers dilansir dari situs resmi kedutaan, Kamis (28/7), pemerintah Turki menyebut sekolah Kharisma Bangsa, Pribadi Bilingual School, hingga Sekolah Kesatuan Bangsa menginduk pada Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD). Jika dirunut lagi, induk yayasan ini dikelola oleh jaringan Hizmet binaan Gulen.

Pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan sejak tiga tahun lalu menyatakan Gerakan Hizmet dan semua anak organisasnya sebagai jaringan teroris. Kendati demikian banyak negara, termasuk Indonesia, belum mengadopsi sikap yang sama.

"Sekolah-sekolah ini terkait dengan aktivitas organisasi teroris," seperti dikutip dari keterangan tertulis di situs Kedubes Turki. "Kami sangat prihatin organisasi teroris leluasa beraktivitas di Indonesia."

Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri. Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen.