Afrika Protes 'Apartheid Vaksin', Ketimpangan Pasokan Dosis Negara Kaya & Miskin

Merdeka.com - Kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 semakin menjadi fokus perhatian pada Kamis, ketika banyak negara Afrika yang populasinya memiliki akses kecil untuk mendapatkan suntikan vaksin menyampaikan persoalan ini di hadapan Majelis Umum PBB yang dihadiri seluruh pemimpin dunia. Beberapa pemimpin Afrika menyerukan pemimpin dari negara-negara anggota PBB untuk memberikan hak kekayaan intelijen dalam rangka memperluas produksi vaksin.

“Tidak ada yang aman kecuali kita semua aman,” merupakan suara bersama yang kerap diulang-ulang.

“Virus ini tidak mengenal benua-benua, perbatasan, bahkan kebangsaan atau status sosial,” kata Presiden Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, dikutip dari Al Arabiya, Jumat (24/9).

“Negara dan kawasan-kawasan yang belum divaksinasi akan menjadi sumber penyebaran dan pembentukan varian baru virus tersebut. Dalam kasus ini, kami menyampaikan permohonan berulang Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Jenderal WHO untuk memberikan akses vaksin bagi semua. Keselamatan kemanusiaan bergantung padanya,” lanjutnya.

Perjuangan menghentikan pandemi virus corona menjadi isi pidato paling menonjol para pemimpin dunia dalam beberapa hari terakhir – di mana banyak dari mereka menyampaikan pidatonya jarak jauh untuk mencegah penyebaran virus.

Negara demi negara mengakui lebarnya disparitas akses vaksin, memberikan gambaran suram solusi yang tampak mustahil dilaksanakan.

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyebut vaksin sebagai “pertahanan paling hebat manusia dalam melawan pandemi yang membinasakan.”

“Oleh karena itu, sangat memprihatinkan bahwa komunitas global belum mempertahankan prinsip-prinsip solidaritas dan kerja sama dalam mengamankan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19,” kritiknya.

“Ini adalah tuntutan bagi kemanusiaan bahwa lebih dari 82 persen dosis vaksin dunia telah diperoleh negara-negara kaya, sementara kurang dari 1 persen telah diberikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.”

Ramaphosa dan pemimpin lainnya mendesak negara-negara anggota PBB mendukung sebuah usulan untuk sementara waktu mengesampingkan hak kekayaan intelektual tertentu yang ditetapkan WTO untuk memungkinkan lebih banyak negara, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, untuk memproduksi vaksin Covid-19.

Presiden Angola, Joao Lourenco menyampaikan pihaknya “sangat terkejut melihat disparitas antara beberapa negara dan negara lainnya berkaitan dengan ketersediaan vaksin.”“Disparitas ini memungkinkan dosis ketiga diberikan, dalam beberapa kasus, sementara di kasus lainnya, seperti di Afrika, mayoritas besar populasi bahkan belum menerima dosis pertama,” jelas Lourenco.

Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Israel merupakan negara-negara yang mulai memberikan dosis ketiga atau suntikan penguat (booster) atau yang telah mengumumkan rencana memberikan suntikan penguat kepada warganya.

Presiden Namibia, Hage Geingob menyebutnya “apartheid vaksin,” mengacu pada pengalaman negara itu sendiri dengan apartheid ketika pemerintah minoritas kulit putih Afrika Selatan mengendalikan Afrika Barat Daya, nama untuk Namibia sebelum kemerdekaannya pada tahun 1990.

Gelombang keempat pandemi terburuk

Direktur Program WHO Afrika, Benido Impouma, menekankan dalam konferensi pers mingguan, lonjakan kasus Covid-19 baru mulai menurun di Afrika “tapi dengan 108.000 kasus baru, lebih dari 3.000 nyawa hilang dalam sepekan terakhir dan 16 negara masih berada dalam lonjakan (kasus), pertarungan ini masih jauh dari selesai.”

“Lonjakan baru kasus bisa diperkirakan pada bulan-bulan mendatang,” lanjut Impouma.

“Tanpa vaksinasi yang meluas dan tindakan publik dan sosial lainnya, gelombang keempat di benua tersebut mungkin akan menjadi yang terburuk, juga akan menjadi yang paling brutal,” dia memperingatkan.

Pada Rabu, dalam KTT vaksinasi global virtual, Presiden AS Joe Biden mengumumkan AS akan menambah dua kali lipat pembelian vaksin Covid-19 Pfizer untuk disumbangkan ke berbagai negara menjadi 1 miliar dosis, dengan tujuan memvaksinasi 70 persen populasi global sampai tahun depan.

Langkah ini disampaikan ketika para pemimpin dunia, kelompok bantuan, dan organisasi kesehatan global semakin vokal menyuarakan lambannya vaksinasi global dan ketimpangan akses vaksin antara warga di negara kaya dan warga di negara miskin.

WHO menyampaikan hanya 15 persen janji donasi vaksin – dari negara-negara kaya yang memiliki akses pasokan besar vaksin – telah disalurkan. Badan kesehatan PBB itu mengatakan pihaknya ingin negara-negara kaya ini segera memenuhi janjinya berbagi dosis vaksin dan menyediakan dosis vaksin untuk negara-negara miskin dan khususnya Afrika.