Afrika Selatan Minta Negara di Dunia Cabut Larangan Perjalanan karena Covid Omicron

Merdeka.com - Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa meminta negara-negara di dunia segera mencabut pembatasan kunjungan yang mereka terapkan terkait virus corona varian Omicron yang baru ditemukan. Menurutnya, keputusan membatasi perjalanan atau kunjungan dari atau ke negara di kawasan Afrika selatan "tidak dapat dibenarkan secara ilmiah".

Komentar ini disampaikan pada Minggu ketika Omicron terus menyebar ke seluruh dunia, di mana kasus baru teridentifikasi di Belanda, Denmark, dan Australia.

Puluhan negara telah memasukkan Afrika Selatan dan sejumlah negara tetangganya dalam daftar hitam sejak ilmuwan Afrika Selatan pekan ini mendeteksi varian baru Covid. WHO menetapkan Omicron sebagai "varian yang mengkhawatirkan" yang berpotensi lebih menular daripada varian sebelumnya.

"Kami menyerukan kepada semua negara yang telah menerapkan larangan perjalanan terhadap negara kami dan negara tetangga Afrika selatan kami untuk segera dan dengan mendesak untuk mengubah keputusannya," jelasnya, dikutip dari Al Jazeera, Senin (29/11).

Menurutnya, larangan perjalanan tersebut tidak berlandaskan hal ilmiah.

"Larangan perjalanan hanya dapat menyebabkan kehancuran perekonomian yang lebih besar bagi negara-negara terdampak dan meremehkan kemampuan mereka untuk merespons, dan pulih dari pandemi," lanjutnya dalam pidato pertamanya sejak Omicron terdeteksi di Afrika Selatan.

"Pembatasan-pembatasan ini tidak dapat dibenarkan dan secara tidak adil mendiskriminasi negara kami dan negara-negara tetangga Afrika selatan kami."

Ramaphosa menyampaikan, "perangkat paling kuat" untuk membatasi penyebaran Omicron adalah vaksin dan mendesak warga Afrika Selatan untuk divaksinasi.

Dia mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksin untuk kegiatan dan lokasi tertentu untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.

Hanya sekitar 35 persen populasi dewasa Afrika Selatan yang telah divaksinasi lengkap karena lambannya kampanye vaksin dan juga keraguan terhadap vaksin yang meluas.

Afrika Selatan adalah negara yang paling parah dihantam virus corona, dengan 2,9 juta kasus dan 89.797 kasus kematian yang dilaporkan sampai saat ini. Omicron diyakini menyebabkan meningkatnya infeksi, di mana 1.600 kasus baru tercatat dalam rata-rata tujuh hari terakhir, dibandingkan 500 kasus pada pekan sebelumnya.

Hantam perekonomian

Pandemi telah menghantam industri pariwisata Afrika Selatan yang sangat penting. Menyusul pembatasan perjalanan, pembatalan pemesanan tiket pesawat meningkat.'

Sektor pariwisata Afrika Selatan rugi USD 10 miliar terkait pemesanan tiket pada 2020 karena menurunnya wisatawan asing dan diperkirakan rugi sekitar USD 10 juta setiap pekan karena larangan penerbangan dari negara yang menjadi pasar turis utama negara tersebut.

Wartawan Al Jazeera, Fahmida Miller, yang melaporkan dari Johannesburg menyampaikan, para pejabat pemerintah dan anggota komunitas ilmiah frustrasi dengan larangan perjalanan tersebut. Miller menyampaikan, ada kekhawatiran pembatasan perjalanan ini akan berdampak kepada sektor perekonomian di kawasan tersebut, khususnya menjelang masa liburan, di mana ribuan pengunjung dari Eropa diperkirakan berkunjung ke negara tersebut.

Menurutnya, presiden dan pemerintah geram karena mereka telah melakukan kerja yang baik di mana para ilmuwan sedang melakukan pengurutan genom dan juga menelusuri perubahan Covid-19. Namun disayangkan Afrika Selatan tetap mendapat sanksi dengan pembatasan tersebut.

Memuji Afrika Selatan karena menginformasikan WHO dengan cepat ketika laboratorium nasional negara itu mengidentifikasi varian Omicron, direktur regional WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti juga mengkritik pembatasan perjalanan tersebut dan menyerukan negara-negara di dunia mengikuti regulasi ilmiah dan kesehatan internasional untuk mencegah langkah tersebut.

"Pembatasan perjalanan mungkin berperan penting dalam sedikit mengurangi penyebaran Covid-19 tapi sangat membebankan kehidupan dan mata pencaharian," jelasnya dalam sebuah pernyataan.

"Jika pembatasan diberlakukan, seharusnya tidak perlu invasif atau intrusif, dan seharusnya berbasis ilmiah, menurut Regulasi Kesehatan Internasional, yang secara sah mengikuti instrumen hukum internasional yang diakui lebih dari 190 negara," lanjut Moeti.