Akankah militer Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya?

Merdeka.com - Tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dua hari lalu merilis laporan yang menyimpulkan Myanmar telah melakukan pembantaian massal atau genosida terhadap etnis minoritas muslim Rohingya. Namun akankah para pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban?

Tim penyelidik PBB tidak diberi akses untuk menggelar penyelidikan di Myanmar dan laporan ini berdasarkan wawancara terhadap 875 korban dan saksi serta bantuan citra satelit serta dokumen lainnya, termasuk foto dan video.

Pemerintah Myanmar sejak lama melakukan diskriminasi terhadap warga muslim Rohingya. Kekerasan teranyar dimulai sejak setahun lalu terutama di Negara Bagian Rakhine dan dua negara bagian sebelah utara. kelompok militan Rohingya menyerang sejumlah pos polisi di Rakhine dan sebagai balasannya militer Myanmar melancarkan 'operasi pembersihan' yang menyasar seluruh warga Rohingya. Mereka dengan bantuan warga lokal membakar dan menghancurkan desa-desa Rohingya dan melakukan kekejaman. Diperkirakan 25 ribu warga Rohingya tewas dan 700 ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh.

Laporan PBB itu memuat penjabaran tentang peristiwa pemerkosaan massal, anak-anak yang dibunuh, penyiksaan dan kaum pria yang dibawa ke dalam hutan dan tak pernah kembali.

Menurut laporan PBB, semua kekejaman itu tidak diragukan lagi telah melanggar hukum internasional dan sejumlah pejabat militer bertanggung jawab sebagai dalang kekejaman. Peraih Nobel yang juga pemimpin negara, Aung San Suu Kyi, tidak menggunakan jabatannya sebagai kepala pemerintahan dan secara moral untuk mencegah kekerasan yang terjadi dan malah membela tindakan militer dan menghalangi penyelidikan PBB terhadap mereka.

Jenderal Min Aung Hlaing ©2015 Merdeka.com

Namun menyebut perbuatan itu sebagai genosida dan melakukan tindakan konkret terhadap hal itu adalah dua hal berbeda. Laporan PBB menyarankan kasus ini dibawa ke Mahmakah Kriminal Internasional di Hage, Belanda. Namun karena Myanmar bukan negara anggota ICC maka penyelidikan hanya bisa dilakukan lewat keputusan Dewan Keamanan PBB. Tapi hal itu pun tampaknya tidak akan berhasil karena dua dari negara anggota tetap DK PBb adalah Rusia dan China. Kedua negara ini menolak penyelidikan dan menekan pemerintah Myanmar.

Kepala Jaksa ICC Fatou Bensouda sudah menyerukan agar penyelidikan dilakukan di Bangladesh, berhubung negara itu menjadi anggota ICC, namun hal ini hanya akan meliputi kejahatan pada saat deportasi dan bukan pelanggaran serius macam genosida, pemerkosaan, dan kejahatan perang yang dilakukan militer Myanmar. Pemerintahan Suu Kyi sudah menegaskan mereka tidak mau menuruti proses pengadilan yang dilakukan negara lain.

Laporan PBB juga menyarankan Dewan Keamanan memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, yang tampaknya hal itu pun sulit dilakukan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dua hari lalu menyatakan di akun Twitter, AS akan terus berusaha agar para pelaku bertanggung jawab. Kementerian Keuangan AS menerapkan sanksi baru kepada pasukan keamanan Myanmar bulan ini.

Facebook kemarin mengakui mereka agak lamban dalam menangani banyak ujaran kebencian terhadap orang Rohingya yang beredar di media sosial itu. Dua hari lalu Facebook mengumumkan menerapkan sanksi atau larangan kepada sejumlah organisasi dan para pejabat militer Myanmar untuk tidak menggunakan fasilitas Facebook.