Aktivis HAM Desak ASEAN Keluarkan Myanmar Jika Pemimpin Junta Tolak Akhiri Kudeta

Merdeka.com - Kelompok HAM dan aktivis mendesak ASEAN untuk menolak legitimasi pemimpin kudeta Myanmar dan bahkan mendesak agar Myanmar dikeluarkan dari blok regional itu karena pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar, ketika para pemimpin ASEAN mempersiapkan diri untuk menghadiri KTT di Jakarta.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta 1 Februari, diperkirakan akan hadir dalam KTT ASEAN pada Sabtu (24/4) besok bersama dengan tujuh kepala negara lainnya.

Perdana Menteri Thailand dan Presiden Filipina telah menyampaikan akan absen dalam KTT tersebut dan mengutus menteri luar negeri. Pertemuan tersebut merupakan upaya internasional pertama untuk mengatasi krisis di Myanmar di mana pasukan keamanan telah membunuh ratusan pengunjuk rasa pro demokrasi sejak 1 Februari. KTT ini juga menjadi ujian bagi ASEAN, yang memiliki kebijakan non intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggota.

Pada Jumat, Fortify Rights menyampaikan, dengan mengundang pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan mengabaikan pemimpin sipil terpilih Myanmar, ASEAN “memberi legitimasi terhadap rezim militer yang tidak sah dan brutal”.

Jika Min Aung Hlaing gagal menunjukkan segera diakhirinya percobaan kudeta yang dilakukan oleh pemerintah militer dan menyerang warga sipil, maka negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan Myanmar dari organisasi tersebut. Hal ini disampaikan direktur Fortify Rights, Ismail Wolff, dilansir Al Jazeera, Jumat (23/4).

Ismail juga mendesak ASEAN bekerja sama dengan komunitas internasional “untuk memberikan tekanan yang efektif terhadap rezim pembunuh Myanmar.”

Sebelumnya, Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), organisasi perkumpulan warga Myanmar di luar negeri, juga menyerukan ASEAN untuk bersatu menekan junta Myanmar untuk mengakhiri perlakukan kejam yang mengerikan terhadap rakyat biasa dan memastikan blok itu tidak mengakui militer sebagai penguasa yang sah.

“KTT ini adalah kesempatan terakhir ASEAN untuk membuktikan mereka bisa mengakhiri krisis di negara tetangganya. Sementara upaya diplomatik negara-negara seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura patut dipuji, ini adalah noda di kawasan secara keseluruhan bahwa negara lain terus mempertahankan Tatmadaw.”

“Para pemimpin Asia Tenggara harus bersatu dan mengecam militer Myanmar karena kekerasan brutalnya terhadap rakyatnya sejak kudeta,” jelas Presiden BROUK, Tun Khin.

Sekjen PBB, Antonio Guterres mendesak para pemimpin ASEAN untuk membantu mencegah eskalasi krisis dan “kemungkinan implikasi kemanusiaan yang parah di luar perbatasan Myanmar”, seperti disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric pada Rabu.

Dia juga mengatakan utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener akan berada di Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN, yang fokus pada solusi politik.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan, 739 orang telah dibunuh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan sampai Kamis. Pada Jumat, unjuk rasa menentang kudeta terus berlangsung di beberapa kota di seluruh Myanmar.