Amnesty Desak Pemerintah Selamatkan Pengungsi Rohingya yang Masuk Perairan Indonesia

Merdeka.com - Amnesty Internasional dan Forum Risalah Jakarta meminta pemerintah Indonesia menyelamatkan ratusan pengungsi Rohingya yang masuk perairan Indonesia. Hal ini menanggapi keterangan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Indonesia terkait adanya kapal yang mengangkut sekitar 500 warga Rohingya dan sudah mendekati wilayah perairan Aceh.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menolak dan mendorong kembali kapal berisi ratusan pengungsi Rohingya yang mencoba menyelamatkan diri dengan masuk ke perairan Indonesia,” jelas Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui keterangan resminya yang diterima merdeka.com, Senin (18/5).

“Untuk itu, kami memandang perlu bagi pihak berwenang di negara ini untuk mengizinkan semua kapal yang membawa pengungsi tersebut untuk menepi demi alasan keselamatan dan kemanusiaan,” tambah Usman.

Usman mengatakan, pandemi Covid-19 tidak seharusnya menumpulkan rasa kemanusiaan.

"Sebaliknya, dengan penerapan prosedur karantina yang tepat dan memanusiakan, kita bisa menyelamatkan orang Rohingya dari wabah itu sendiri dan menyudahi kesengsaraan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Forum Risalah Jakarta, Alissa Wahid mengatakan, atas dasar kemanusiaan, para pengungsi yang terusir dari negara mereka layak diberikan pertolongan.

Para pengungsi dan pencari suaka ini terombang-ambing selama berbulan-bulan dengan kapal yang penumpangnya melebihi kapasitas. Bahkan, kata Alissa, kapal kerap tidak dilengkapi navigasi laut yang memadai. Mereka kerap ditemukan dalam kondisi kekurangan makanan, air bersih, dan mengalami gangguan kesehatan.

“Mereka tergolong ke dalam kategori “orang dalam kesulitan” (person in distress) dalam hukum internasional sehingga sudah seharusnya untuk diselamatkan oleh Pemerintah Indonesia,” jelas Alissa.

Menurut putri Gus Dur ini, negara-negara kawasan yang terdampak harus bersepakat untuk mengatasi akar penyebab migrasi gelap (irregular migration) dengan menyelesaikan masalah kewarganegaraan dan memastikan para pengungsi dan imigran memakai rute yang aman untuk menyelamatkan diri dan menghindari perjalanan berbahaya melalui laut.

Pendeta Weinata Sairin, yang juga anggota Forum Risalah Jakarta mengatakan, jika pemerintah tidak menyelamatkan para pengungsi Rohingnya, maka bisa dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement, prinsip dalam hukum internasional yang melarang negara untuk menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau wilayah lainnya.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan agar para pengungsi itu tidak dikriminalisasi, ditahan atau dihukum hanya karena metode kedatangan mereka. Selain itu, Pemerintah Indonesia diharapkan juga dapat segera berkoordinasi dengan negara-negara terdampak lainnya, khususnya negara-negara di ASEAN untuk mengembangkan mekanisme darurat demi menanggapi krisis pengungsi melalui laut di masa mendatang,” jelas Pendeta Weinata.