Anwar Ibrahim di Pusaran Gonjang-ganjing Politik Malaysia

Merdeka.com - Politik Malaysia kembali memanas. Aktornya adalah pemain lama. Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi mengklaim punya dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan menyatakan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh.

Anwar yang seharusnya menjadi perdana menteri saat berkongsi dengan Mahathir Mohamad dalam Pakatan Harapan (PH) dikhianati anggota koalisinya sendiri. Setelah Mahathir menyatakan mundur pada Februari lalu, koalisi PH bubar dan Muhyiddin Yassin yang didukung UMNO malah menjadi perdana menteri dengan membentuk koalisi Perikatan Nasional (PN). Namun jumlah koalisi ini hanya unggul tipis di parlemen.

Manuver terbaru Anwar ini muncul di tengah kampanye yang intens di hari-hari terakhir pemungutan suara negara bagian Sabah pada Rabu (23/9) lalu.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Kuala Lumpur, Anwar menyatakan bahwa dia mendapat dukungan "kuat dan meyakinkan" dari mayoritas Anggota Parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Anwar sebelumnya dijadwalkan bertemu raja pada hari Selasa untuk menyampaikan hal itu dan meminta persetujuan untuk membentuk pemerintahan baru. Tetapi audiensi kerajaan ditunda karena raja tidak sehat dan harus dirawat di rumah sakit.

Dalam konferensi persnya, Anwar mengatakan pemerintah yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin secara efektif telah jatuh. Namun Muhyiddin balik menantang Anwar untuk membuktikan klaim itu.

"Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional masih berdiri teguh dan saya adalah perdana menteri yang sah," kata Muhyiddin.

Berikut adalah beberapa skenario yang mungkin tentang bagaimana klaim Anwar dapat memengaruhi panggung politik Malaysia seperti dikutip dari Channel News Asia:

Apa maksud mayoritas parlemen yang diklaim Anwar?

Dr Oh Ei Sun, Senior Fellow di Singapore Institute of International Affairs, mengatakan ini bukan pertama kalinya Anwar mengumumkan upaya pengambilalihan pemerintahan. Dalam catatan, langkah ini pernah dilakukan dia setelah pemilihan umum pada 2008 dan 2014.

"Anwar sudah dikenal untuk untuk semua aksi ini. Jadi orang masih berpikir apakah ini adalah sikap 'serigala menangis'. Seperti 'tunjukkan uang' karya Jerry Maguire, orang-orang bertanya 'tunjukkan mayoritas,'"katanya.

Demikian pula, Profesor Dr Ahmad Martadha Mohamed, yang mengepalai Kluster Tata Kelola dan Integritas di Fakultas Hukum, Pemerintahan, dan Studi Internasional Universti Utara Malaysia, menunjukkan bahwa ketika Anwar membuat pengumuman, tidak ada sekutu politiknya dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang hadir.

Konferensi persnya tidak dihadiri sekutu seperti Partai Aksi Demokrasi (DAP), Parti Amanah Negara dan Parti Warisan Sabah (Warisan), katanya.

"Orang-orang di sampingnya adalah istrinya Dr Wan Azizah Wan Ismail, dan Sekretaris Jenderal PKR Saifuddin Nasution. Ini lebih aksi politik, mirip dengan 2014 ketika dia membuat pengumuman serupa, tetapi tidak ada yang terwujud," kata Dr Ahmad Martadha.

Apa pengaruh klaim Anwar dengan Pemilu Sabah?

Mengenai pengumuman Anwar yang mempengaruhi hasil pemilihan negara bagian Sabtu ini di Sabah, Dr Oh mengatakan, jika Anwar memang memiliki mayoritas dukungan di parlemen, akan lebih baik bagi presiden Partai Warisan Shafie Apdal untuk menegaskan kembali dukungannya untuk Anwar dalam koalisi Pakatan Harapan.

"Di kursi 'raja', yang sebagian besar adalah kursi Kadazandusun-Murut, saya pikir mereka masih agak ragu-ragu antara memulihkan hak Sabah di satu sisi, dan pengembangan di sisi lain jika Anda tidak memberikan suara di partai federal."

"Jadi jika partai federal sejalan dengan Shafie dan Shafie menegaskan kembali dukungannya untuk Anwar, maka tidak apa-apa, mereka akan memilih sisi Shafie, baik UPKO atau Warisan dan seterusnya.

"Jadi itu tergantung pada keputusan Shafie," kata Dr Oh.

UPKO merujuk pada United Progressive Kinabalu Organization, sebuah partai politik berbasis negara bagian dalam koalisi Warisan Plus. Secara umum untuk Sabah dan Sarawak, kata Prof Ahmad Martadha, pengumuman Anwar tampaknya tidak akan berdampak banyak, karena kedua negara bagian tersebut umumnya memprioritaskan kesejahteraan penduduk mereka sendiri.

"Di Sabah, banyak orang memilih berdasarkan partai lokal dan isu-isu lokal," kata analis politik yang berbasis di Kedah itu, menjelaskan bahwa isu-isu seperti imigrasi ilegal ke negara bagian telah menjadi topik hangat selama 20 tahun terakhir dalam politik Sabah bersama dengan masalah lain seperti sertifikat tanah asli dan pembangunan infrastruktur.

"Demikian juga, Sarawak, dan GPS (koalisi politik yang berkuasa Gabungan Parti Sarawak) akan bermain aman, karena mereka sekarang menjadi bagian dari pemerintah federal, dan mendapat keuntungan dari berada di koalisi Perikatan Nasional," kata Prof Ahmad Martadha, merujuk ke posisi menteri yang dipegang oleh anggota parlemen GPS, serta pembayaran royalti minyak.

"Kecuali jika dipastikan bahwa pemerintah federal kehilangan dukungan, mereka masih akan mempertimbangkan untuk mendukung siapa pun yang dapat memastikan kepentingan mereka dilindungi," tambahnya.

Bagaimana Raja harus menyikapi klaim Anwar?

Kedua analis menjelaskan bahwa Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memiliki dua pilihan untuk melanjutkan, jika Anwar benar-benar menunjukkan bahwa ia memiliki mayoritas yang meyakinkan untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

"Jika raja akan memberikan audiensi kepada Anwar dan yakin akan mayoritas Anwar dan seterusnya, dia memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah menunjuk Anwar sebagai perdana menteri, seperti yang dia lakukan dengan Muhyiddin," kata Dr Oh, mengacu pada penunjukan Muhyiddin sebagai pemimpin tertinggi negara itu setelah jatuhnya pemerintahan PH awal tahun ini.

"Atau jadilah seperti gubernur Sabah, dan atas saran Muhyiddin, bubarkan parlemen dan izinkan pemilihan baru," tambahnya.

Di mana Mahathir?

Absennya mantan perdana menteri Mahathir Mohamad dan partainya Pejuang yang baru dibentuk bukanlah hal yang mengejutkan, kata Prof Ahmad Martadha.

"Bisa dimengerti, karena Tun Dr Mahathir dan Anwar sama-sama pernah meremehkan satu sama lain di masa lalu. Pertengkaran itu sudah ada sejak lama, jadi bukan rahasia bahwa Mahathir tidak akan ikut dengan tim Anwar," ujarnya.

Dr Oh berkata jika Anwar memang memiliki mayoritas besar, mantan perdana menteri harus "menghadapi kenyataan".

"Dia harus, dalam arti tertentu, memutuskan antara penghinaannya terhadap Anwar menjadi perdana menteri, atau kebenciannya pada UMNO dan PAS sebagai korup dan ekstremis."

"Bagaimanapun, dia (Mahathir) hanya memiliki lima anggota (di parlemen), tidak banyak," kata Dr Oh. (mdk/bal)