AS Akan Habisan-habisan Lengserkan Nicolas Maduro

Merdeka.com - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton menyampaikan AS akan membentuk koalisi besar untuk melengserkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Bolton juga menyerukan pembentukan negara demokratis sepenuhnya di seluruh belahan dunia.

"Saya ingin melihat koalisi sebesar mungkin yang bisa kami kumpulkan untuk menggantikan Maduro, untuk menggantikan seluruh rezim yang korup," kata Bolton kepada Jake Tapper CNN pada Minggu, dilansir dari Russia Today, Senin (4/3). "Itulah yang sedang kami coba lakukan," lanjutnya.

Bolton juga mengatakan AS tidak takut berjalan sendirian dalam perkara ini. "Dalam pemerintahan ini, kami tidak takut menggunakan ungkapan 'Doktrin Monroe'. Ini adalah sebuah negara di belahan bumi dan telah menjadi tugas Presiden AS sejak Ronald Reagan untuk membangun demokrasi sepenuhnya di belahan dunia," jelasnya.

'Doktrin Monroe' adalah kebijakan AS untuk menentang pengaruh Eropa di belahan bumi Barat, yang dicetuskan Presiden James Monroe pada 1823. Sejak saat itu, kebijakan tersebut digunakan oleh John F. Kennedy dan Ronald Reagan untuk menentang penyebaran komunisme di Kuba, dan menggalang dukungan untuk pemberontak kontra sayap kanan di Nikaragua.

Bolton bukan satu-satunya pemrotes garis keras di Washington yang menggunakan bahasa serupa untuk menggambarkan situasi di Venezuela. Ketua Komite Layanan Bersenjata Senat, Jim Inhofe bulan lalu mengatakan, AS harus menginvasi Venezuela jika Rusia berani mendirikan pangkalan militer.

Rusia belum mendirikan pangkalan di Venezuela, juga tidak memiliki rencana untuk itu. Sementara itu pemerintahan Trump telah melakukan berbagai upaya untuk membantu pemimpin oposisi Juan Guaido, kendati tak melakukan intervensi militer. Namun demikian, utusan AS Elliott Abrams mengatakan pada hari Jumat bahwa "semua opsi ada di atas meja."

Guaido sendiri saat ini berada di Kolombia, dan berencana untuk kembali ke Venezuela pada hari Senin. Pemimpin oposisi telah menyerukan protes anti-pemerintah besar-besaran saat dia kembali ke Venezuela.

Pada Januari lalu, beberapa jam setelah Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara, pemerintahan Donald Trump memberikan dukungannya. Beberapa negara Amerika Latin mengikuti langkah AS. Sebuah resolusi AS yang mengecam Maduro dan menyerukan pemilihan baru di Venezuela terpental pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan lalu, dan Maduro tetap memegang kendali.