AS Gelontorkan Rp22,7 Triliun per Bulan Untuk Bantu Ukraina

Merdeka.com - Semenjak konflik dimulai pada Februari lalu, pemerintah Ukraina telah menerima berbagai bantuan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat Ukraina sangat bergantung pada AS.

Dalam wawancaranya dengan Margaret Brennan dalam program CBS "Face the Nation", Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy mengaku jika AS banyak membantu Ukraina untuk melawan Rusia.

“Saat ini Kiev mengalami defisit USD5 miliar (Rp75,6 triliun) dalam anggaran kami,” kata Zelensky, dilansir Russia Today, Senin (26/9).

“Amerika Serikat memberi kami USD1,5 miliar (Rp22,7 triliun) setiap bulan mendukung anggaran kami untuk berperang melawan Rusia," lanjutnya.

Bagi Zelenskiy, pemberian bantuan kepada Ukraina dapat menguntungkan AS. Zelenskiy sendiri berjanji jika Ukraina menang melawan Rusia, rakyat Ukraina akan kembali ke negaranya untuk membayar pajak dan akan mengembalikan bantuan AS.

“Bagi Amerika Serikat, ini akan menjadi penghematan yang signifikan, tetapi bagi kami, ini akan menjadi peluang untuk mengamankan wilayah kami dan membuatnya aman bagi penduduk kami,” jelas Zelensky.

Presiden AS, Joe Biden sebelumnya menyampaikan akan membantu Ukraina sepanjang diperlukan agar Rusia kalah secara strategis. Namun keinginannya berbeda dengan keinginan rakyatnya.

Dalam jajak suara yang dilakukan Rasmussen Reports, pemberian bantuan kepada Ukraina tidak masuk daftar sepuluh besar masalah yang menjadi perhatian para pemilih.

Namun Biden tetap mempertahankan keinginannya. Bahkan di awal bulan ini, Biden meminta Kongres AS untuk mengesahkan USD12 miliar atau Rp181,7 triliun untuk bantuan tambahan kepada Ukraina. Bantuan itu sudah termasuk USD4,5 miliar atau Rp68,1 triliun untuk mendukung pemerintah Ukraina dan USD2 miliar atau Rp 30,2 triliun untuk membantu Ukraina mengimbangi kenaikan harga energi.

Namun keinginan Biden juga mendapat penolakan dari anggota parlemen AS.

“Amerika tidak mampu memberikan buku cek kosong ke Ukraina ketika kita mengalami inflasi, harga gas, krisis rantai pasokan, semua hal di atas, terjadi di dalam negeri,” kata seorang anggota parlemen Partai Republik yang menolak disebutkan namanya.

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan